Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komitmen BPKP Menjadi Organisasi Adaptif yang Solid, Kontributif, dan Solutif
04 April 2019 16:13:49 / dian_setyawati / dibaca: 949 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta(4/4) - Perubahan lingkungan yang dinamis antara lain berupa tuntutan stakeholders terhadap solusi capability problem yang semakin masif, disruption di era industri 4.0, revolusi teknologi digital maupun kondisi politik menjelang Pemilu harus diantisipasi oleh setiap organisasi secara cepat. Bertempat di Auditorium Gandhi, digelar Rapat Kerja BPKP 2019 yang bertemakan “Memantapkan Pengawalan Pembangunan Melalui Organisasi Yang Lebih Adaptif”. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, Auditor Utama, Widyaiswara Utama dan Koordinator Pengawasan Bidang IPP. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 4 s.d 5 April 2019.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan organisasi yang adaptif, maka diperlukan kemampuan untuk berkolaborasi, membangun networking, dan melakukan inovasi sehingga diperoleh organisasi yang solid, kontributif, solutif, dan tetap relevan untuk menyelesaikan berbagai tantangan. Hal tersebut sebagai bentuk kontribusi BPKP terhadap pembangunan nasional.

Terdapat lima elemen utama yang menjadi langkah BPKP untuk mewujudkan organisasi yang adaptif, antara lain melakukan perubahan struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), proses bisnis, teknologi dan strategi. “Perubahan struktur organisasi ini sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan diharapkan bisa mempermudah dan mengoptimalkan BPKP dalam menjalankan tugas sesuai dengan Perpes No.192 Tahun 2014,” ungkap Ardan.

Berkaitan dengan SDM, demografi anggota organisasi BPKP menunjukkan adanya pegawai baru yang sebagian besar fresh graduted dari kalangan milenials. Ardan menghimbau pegawai senior agar membimbing dan melakukan mentoring sehingga generasi milenials dapat melakukan tugas di BPKP dengan optimal, memegang teguh idealisme, dan menjadi auditor internal yang berkontribusi terhadap pemerintah. Selain itu, untuk mengatasi masih adanya gap competency dari specialist menjadi generalist dan untuk meningkatkan layanan kepada stakeholders, BPKP juga akan segera melakukan grand launching Government Internal Auditor (GIA) Corpu.

Proses Bisnis juga menjadi elemen dalam mewujudkan organisasi yang adaptif. “Penguatan peran unit kerja kedeputian sebagai rendal menjadi semakin penting. Demikian halnya dengan peran unit kerja perwakilan juga penting untuk merespon isu daerah yang juga menjadi isu nasional,” tegas Ardan. Dengan dibentuknya Subdirektorat Perencanaan, Analisa dan Evaluasi pada kedeputian sebagai contact point dengan Biro Perencanaan Pengawasan dan Pusat Informasi Pengawasan. Subdirektorat ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam memperkuat perencanaan yang terintegrasi dan pengendalian dengan memperhatikan isu makro strategis. Selain itu, akan ditetapkan standar kerja beserta suplemen-suplemen sebagai upaya membangun kapabilitas organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan dapat menangkap isu makro strategis dan mendukung proses pengawasan, khususnya yang bersifat masif agar lebih simple dan mempercepat perumusan hasil pengawasan dengan lebih tepat. Sebagai elemen terakhir, strategi BPKP memperdalam peran sebagai trusted advisor yang agile menjadi idealisme yang masih relevan untuk dilakukan. Selain itu, promosi dan safeguarding akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pembangunan juga harus terus dilakukan. Tentunya dengan memperhatikan lingkungan strategis, khususnya terkait platform kepemimpinan nasional mendatang.

(Tim Humas Pusat)



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2019 09:52:29 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Mutasi dan Promosi untuk Pemantapan Kinerja Organisasi
29 April 2019 16:58:45 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Sekretariat Utama, Enabler Pencapaian Tujuan BPKP
12 Pebruari 2019 08:22:41 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pelantikan/Pengambilan Sumpah PNS di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
07 Pebruari 2019 08:56:40 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
31 Januari 2019 09:19:23 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP SulSel Perkuat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Bangun Reformasi Birokrasi dan SPIP