Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta Tingkatkan Pelayanan Publik
29 Maret 2019 10:34:48 / adminkita / dibaca: 2749 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta (28/3) - "Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,". Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada saat acara penyerahan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Hasil  evaluasi  SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, menunjukkan sebanyak 82 instansi pemerintah (13%) berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Adapun 534 instansi  pemerintah (87%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional tersebut belum sesuai target yang diharapkan untuk mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR. "Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, JK menyerahkan penghargaan kepada enam belas instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir, yaitu Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin saat konferensi pers menyampaikan, "SPBE ini untuk menyinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/Pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik."

Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro dalam paparannya menyampaikan urgensi dari penerapan SPBE yang terintegrasi adalah penyebaran dan ketidakragaman aplikasi instansi pemerintah sehingga data yang dihasilkan tidak terintegrasi. Adanya silos dan inefisiensi tersebut disebabkan infrastruktur data center yang bervariasi sehingga belanja TIK Pemerintah terus naik, namun kinerja SPBE belum memuaskan.

Hadir pula pada acara tersebut Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK BPKP Ernadhi Sudarmanto yang mewakili Kepala BPKP.

 

(HUMAS BPKP-MENPANRB)



Share      

Berita Terkait:

18 Oktober 2019 19:03:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bukti Komitmen Kemenlu RI terhadap Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
17 September 2019 10:25:04 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Komisi XI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BPKP
10 September 2019 08:33:34 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pererat Koordinasi dengan Mapolda Sumatera Barat
23 Agustus 2019 11:17:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kejagung RI Lakukan Studi Tiru Manajemen Laboratorium Komputer Forensik BPKP
17 Agustus 2019 08:59:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SDM Unggul, Indonesia Maju