Sosialisasi BLUD dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai 4, RSUD Kota Makassar. Di awal sambutannya, Ardin Sani menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan berhadap agar BPKP menjadi mitra kerja RSUD Kota Makassar. Ia juga berharap agar para peserta dapat menyimak materi sosialisasi dengan sunguh-sungguh. Hadir pada acara ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Suwiknyo, pejabat struktural, dokter, Komite Keperawatan, Komite Farmasi, Kepala Perawatan, SPI, serta staff dari setiap bidang/bagian.

Dalam paparannya, Arman menyampaikan tugas pokok dan fungsi BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Ia juga memaparkan peran BPKP dalam Implementasi BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

Pada sesi selanjutnya, materi perubahan aturan BLUD dari Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 menjadi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, disampaikan oleh Triyono JP. Pokok-pokok perubahan di antaranya meliputi aspek kelembagaan di mana BLUD tidak lagi berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Pengguna Anggaran, melainkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Kuasa Pengguna Anggaran, serta tidak dikenal klasifikasi BLUD Bertahap.

Jumlah dan syarat Dewan Pengawas BLUD secara eksplisit telah tercantum dalam Permendagri  79 Tahun 2018. Penganggaran BLUD mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sepenuhnya. Adapun perubahan lainnya adalah aturan-aturan pelaksanaan BLUD yang selama ini ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, ditarik menjadi kewenangan Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.

humas bpkp sulsel (tony sairdekut)