Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Inklusif, Tata Kelola Tanggung Jawab Bersama
21 Maret 2019 16:33:17 / adminkita / dibaca: 1472 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Jakarta (21/3) - Sesi lanjutan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 diawali dengan arahan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI). Pada kesempatan tersebut, SMI menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam membangun perekonomian yang kuat. Ia menyampaikan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab penting dalam membangun tata kelola yang baik.

“Jika komitmen tidak ada, pemahaman tidak ada, tidak merasakan pentingnya APIP dalam membangun tata kelola yang baik, jangan harap republik ini menjadi republik yang maju, makmur, dan adil sesuai dengan harapan para pendahulu kita,” jelasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa bagaimana organisasi memperlakukan APIP-nya, menunjukkan bagaimana organisasi tersebut mencitrakan akuntabilitas dan tata kelolanya.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP harus berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan empowerment dan meningkatkan kapabilitas agar dapat berperan sebagai early warning system.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara mengungkapkan bahwa APIP harus melakukan continous audit dan continous monitoring yang lebih bersifat pencegahan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. 

Rudiantara juga menyatakan bahwa capacity building merupakan hal yang penting bagiAPIP dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Kita tidak boleh menerapkan orientasi yang eksklusif, namun harus inklusif. Artinya, antara auditi dan auditor harus inklusif dalam proses bisnis. Kalau tidak,yang terjadi adalah audit untuk mencari kesalahan, bukan fokus pada pencegahan dan konsultasi,” ungkapnya.

Pada diskusi panel pertama, menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Hubungan Kelembagaan selaku Plt. Inspektur Utama Kementerian PPN Diani Sadiawati, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negari Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN RB Hendro Witjaksono. Diskusi yang dimoderatori oleh Auditor Utama Maliki Heru Santosa ini membahas capaian reformasi birokrasi di daerah dan upaya mendorong peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kapabilitas APIP.

(Tim Humas Pusat)



Share      

Berita Terkait:

24 Juni 2019 15:20:12 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Koordinasi Inspektorat Kota Padang dan BPKP Sumbar
31 Mei 2019 15:32:13 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Pemkab Gowa Raih Level 3 Kapabilitas APIP
08 Mei 2019 08:09:15 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
BPKP DIY Gelar Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
12 April 2019 11:06:39 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kementerian LHK Capai Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
28 Maret 2019 14:33:23 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Wakil Gubernur DIY Harap BPKP Terus Dorong APIP ke Level 3