Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Inklusif, Tata Kelola Tanggung Jawab Bersama
21 Maret 2019 16:33:17 / adminkita / dibaca: 1942 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Jakarta (21/3) - Sesi lanjutan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 diawali dengan arahan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI). Pada kesempatan tersebut, SMI menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam membangun perekonomian yang kuat. Ia menyampaikan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab penting dalam membangun tata kelola yang baik.

“Jika komitmen tidak ada, pemahaman tidak ada, tidak merasakan pentingnya APIP dalam membangun tata kelola yang baik, jangan harap republik ini menjadi republik yang maju, makmur, dan adil sesuai dengan harapan para pendahulu kita,” jelasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa bagaimana organisasi memperlakukan APIP-nya, menunjukkan bagaimana organisasi tersebut mencitrakan akuntabilitas dan tata kelolanya.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP harus berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan empowerment dan meningkatkan kapabilitas agar dapat berperan sebagai early warning system.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara mengungkapkan bahwa APIP harus melakukan continous audit dan continous monitoring yang lebih bersifat pencegahan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. 

Rudiantara juga menyatakan bahwa capacity building merupakan hal yang penting bagiAPIP dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Kita tidak boleh menerapkan orientasi yang eksklusif, namun harus inklusif. Artinya, antara auditi dan auditor harus inklusif dalam proses bisnis. Kalau tidak,yang terjadi adalah audit untuk mencari kesalahan, bukan fokus pada pencegahan dan konsultasi,” ungkapnya.

Pada diskusi panel pertama, menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Hubungan Kelembagaan selaku Plt. Inspektur Utama Kementerian PPN Diani Sadiawati, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negari Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN RB Hendro Witjaksono. Diskusi yang dimoderatori oleh Auditor Utama Maliki Heru Santosa ini membahas capaian reformasi birokrasi di daerah dan upaya mendorong peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kapabilitas APIP.

(Tim Humas Pusat)



Share      

Berita Terkait:

18 September 2019 09:55:52 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
BPKP Sulsel Perkuat Kapasitas SDM APIP Pemkab Maros
18 September 2019 09:42:17 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kompetensi APIP, Sebuah Prioritas dalam Proses Pengawasan
02 September 2019 09:51:52 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Penjagaan Kualitas KKA dan Telaah Sejawat
23 Agustus 2019 10:41:35 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Penyerahan Laporan Level 3 Kapabilitas APIP Kabupaten Kulon Progo
20 Agustus 2019 09:04:46 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Percepatan Pencapaian Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di Sultra