Inklusif, Tata Kelola Tanggung Jawab Bersama

“Jika komitmen tidak ada, pemahaman tidak ada, tidak merasakan pentingnya APIP dalam membangun tata kelola yang baik, jangan harap republik ini menjadi republik yang maju, makmur, dan adil sesuai dengan harapan para pendahulu kita,” jelasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa bagaimana organisasi memperlakukan APIP-nya, menunjukkan bagaimana organisasi tersebut mencitrakan akuntabilitas dan tata kelolanya.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP harus berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan empowerment dan meningkatkan kapabilitas agar dapat berperan sebagai early warning system.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara mengungkapkan bahwa APIP harus melakukan continous audit dan continous monitoring yang lebih bersifat pencegahan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. 

Rudiantara juga menyatakan bahwa capacity building merupakan hal yang penting bagiAPIP dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Kita tidak boleh menerapkan orientasi yang eksklusif, namun harus inklusif. Artinya, antara auditi dan auditor harus inklusif dalam proses bisnis. Kalau tidak,yang terjadi adalah audit untuk mencari kesalahan, bukan fokus pada pencegahan dan konsultasi,” ungkapnya.

Pada diskusi panel pertama, menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Hubungan Kelembagaan selaku Plt. Inspektur Utama Kementerian PPN Diani Sadiawati, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negari Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN RB Hendro Witjaksono. Diskusi yang dimoderatori oleh Auditor Utama Maliki Heru Santosa ini membahas capaian reformasi birokrasi di daerah dan upaya mendorong peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kapabilitas APIP.

(Tim Humas Pusat)