Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Sultra Fasilitasi Diklat SPIP BKKBN
19 Pebruari 2019 15:10:04 / sultra1 / dibaca: 1650 kali / Kat: SPIP

Kendari (18/2) - Di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan Diklat SPIP bagi pejabat dan pegawai kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara pembukaan dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Mustakim yang sekaligus menjadi peserta diklat dan dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Yan Setiadi. Diklat dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 18-22 Februari 2019.

Dalam sambutannya, Mustakim menyambut gembira kerja sama BKKBN dan BPKP dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam memperbaiki knowledge, skill, dan attitude, agar selalu sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Terutama saat ini dan ke depan, tantangan BKKBN dalam peran pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) akan semakin berat.

Yan Setiadi dalam sambutannya mengapresiasi komitmen BKKBN dalam membangun SPIP dan menekankan beberapa aspek terkait SPIP. Secara mikro, SPIP diperlukan oleh manajemen sebagai pengembangan fungsi controlling.  Seiring dengan perkembangan organisasi, maka diperlukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menjangkau seluruh elemen organisasi. Dalam konteks nasional, pembangunan SPIP adalah wujud implementasi dari PP 60 Tahun 2008 yang merupakan kewajiban bagi seluruh instansi, guna memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya, Yan Setiadi menambahkan perlunya strategi implementasi SPIP meliputi kebijakan (policy), aransemen kelembagaan, dan implementasi kebijakan. Adapun strategi operasional, dimulai dari tahap self assessment tingkat maturitas SPIP, sehingga dapat diperoleh rumusan area of improvement (AOI) termasuk action plan-nya. Pada area teknis, instansi pemerintah harus mampu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menggambarkan daftar risiko, baik risiko non finansial, risiko finansial maupun risiko strategis, serta berbagai bentuk kegiatan pengendalian sebagai bentuk risk response.

Pada bagian akhir, baik BPKP maupun BKKBN, meneguhkan komitmen bersama dalam membangun budaya pengendalian berbasis risiko, tidak hanya melalui diklat, namun akan dikembangkan berbagai kesempatan lainnya. Kedua belah pihak mengharapkan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menegakkan akuntablitas dan peningkatan kinerja organisasi pada umumnya. (ys/st).



Share      

Berita Terkait:

15 Maret 2019 08:13:33 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bimtek Penilaian Risiko bagi OPD Pemprov. Gorontalo
11 Maret 2019 10:25:22 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Gelar Rakerwas Tahun 2019, Itwasda Polda Riau Gandeng BPKP Riau
07 Maret 2019 07:30:33 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: SPIP
Implementasi SPIP untuk Penegakan Hukum Berkualitas
01 Maret 2019 10:11:14 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Polda Sultra Gandeng BPKP Tingkatkan Kualitas Pengawasan Internal
20 Pebruari 2019 13:53:51 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BISIK SPIP Langkah Percepatan Implementasi SPIP Level 3