Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Gubernur Sultra: Peran BPKP di Daerah Semakin Penting
11 Pebruari 2019 14:09:41 / sultra1 / dibaca: 2514 kali / Kat: Evaluasi

Kendari (7/2) - Demikian intisari dari apa yang tersirat dan mengemuka dalam diskusi antara Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara Yan Setiadi. Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan Gubernur tersebut dihadiri oleh Asisten III Suharno dan Inspektur Daerah Provinsi Gusti Pasaru. Dari BPKP adalah Kabag Tata Usaha Kartini Lely Hawiyah dan Korwas Bidang P3APIP Andono Warih. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab, namun penuh dengan keseriusan pemikiran dan rencana aksi.

Dalam pertemuan dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Berkala Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Yan Setiadi memperlihatkan sebuah leaflet yang berisi snapshot hasil pengawasan BPKP dan menjelaskan kepada Gubernur kegiatan-kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sebagai auditor Presiden. Kegiatan pengawasan mencakup asurans dan konsulting, baik terhadap pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun korporasi milik daerah, serta instansi vertikal se-Sulawesi Tenggara.

Laporan dimaksud sebagai bagian dari upaya sinergi dan koordinasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah, khususnya kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Upaya ini sangat penting dan harus diperkuat guna memastikan terjadinya harmonisasi dan integrasi kebijakan pusat dan daerah serta memantau implementasinya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan itu pula, muncul gagasan untuk secara rutin mengadakan pertemuan dan koordinasi baik secara formal maupun informal antara Gubernur dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Sulawesi Tenggara.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Ali secara khusus meminta BPKP memberikan saran-saran strategis dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara. Yan Setiadi memberikan saran untuk terus memperkuat peran APIP dalam memperkuat aspek pengawasan internal, mengembangkan SPIP, dan membenahi tata kelola. Lebih khusus, upaya pencegahan korupsi wajib terus ditingkatkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan KPK dan BPKP siap memberikan fasilitasi pengembangan Fraud Control Plan, Fraud Risk Assessment, dan upaya lainnya. Semoga kualitas akuntabilitas di Sulawesi Tenggara menuju arah yang lebih baik. (Ys/St)



Share      

Berita Terkait:

31 Mei 2019 16:05:56 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pemprov Sulsel Harap BPKP Evaluasi Aset Pemda
17 Mei 2019 15:26:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rakertas Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Laporan Pengawasan Intern
24 April 2019 16:32:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Sustainable Dinamic Capability Deputi Bidang Akuntan Negara
04 April 2019 08:36:31 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Penyerahan LHP 2018, Wujud Transparansi Publik BPKP Pabar
02 April 2019 10:20:52 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Evaluasi Implementasi Siskeudes 2.0 di Kabupaten Rokan Hulu Riau