Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tinjau Posko Pencairan Dana Stimulan, BPKP NTB Kunjungi Bupati KLU
11 Pebruari 2019 14:36:07 / ntb1 / dibaca: 2500 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Tanjung (6/2) - Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB menghadiri undangan untuk menyaksikan kesiapan Pelayanan 1 Lokasi dalam rangka percepatan pencairan dana stimulan bantuan korban gempa NTB di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang diinisiasi oleh Dandim 1606/Lombok Barat.

Percepatan pencairan dana stimulan kepada masyarakat korban gempa NTB menghadirkan 205 Pokmas yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Khayangan yang berlokasi di Lapangan Tanjung, Lombok Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pencairan dana stimulan, meliputi pemindahbukuan dari rekening masyarakat ke Pokmas, dan pencairan dana dari Pokmas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelayanan 1 Lokasi merupakan pelayanan terpadu yang mengumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pencairan dana stimulan dalam 1 lokasi meliputi, BPBD, Dinas Perkim, dan BRI sehingga mempercepat proses pencairan dana stimulan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Teguh Prihandono melakukan koordinasi dengan BPBD, Inspektorat, BPKAD, dan Asisten I Kabupaten Lombok Utara terkait dengan percepatan penanganan bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Koordinasi dilanjutkan dengan diskusi dengan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Sekretaris Daerah Lombok Utara Suardi. Agus menyampaikan pentingnya segera menindaklanjuti rekomendasi BPKP tentang validasi data penerima bantuan stimulan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga didorong untuk meningkatkan manajemen proses dan manajemen data dalam rangka percepatan penanganan korban gempa di Wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Pada kesempatan yang sama, Agus juga menyampaikan tentang penguatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan akuntabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Tata kelola keuangan desa melalui Siskeudes juga menjadi bahasan dalam diskusi bersama dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Lombok Utara. BPKP terus mendukung perbaikan tata kelola keuangan di desa dengan mengadakan Bimbingan Teknis Siskeudes dan Evaluasi Dana Desa secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Bupati dan Sekretaris Daerah menyambut baik semua masukan dari Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan diharapkan pendampingan dan koordinasi terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

 

Humas BPKP NTB



Share      

Berita Terkait:

18 Oktober 2019 19:03:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bukti Komitmen Kemenlu RI terhadap Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
17 September 2019 10:25:04 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Komisi XI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BPKP
10 September 2019 08:33:34 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pererat Koordinasi dengan Mapolda Sumatera Barat
23 Agustus 2019 11:17:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kejagung RI Lakukan Studi Tiru Manajemen Laboratorium Komputer Forensik BPKP
17 Agustus 2019 08:59:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SDM Unggul, Indonesia Maju