Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
07 Pebruari 2019 08:56:40 / gorontalo / dibaca: 214 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Gorontalo (06/02) - Pakta Integritas merupakan salah satu alat yang dikembangkan oleh Transparency International. Tujuannya untuk menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama terkait kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Pakta Integritas menegaskan kembali  komitmen pegawai dalam menerapkan nilai-nilai aturan perilaku para pegawai BPKP, kepatuhan para pegawai terhadap perundang-undangan, sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, komitmen untuk menjaga profesionalisme dan kompetensi, serta peran proaktif pegawai dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Komitmen pada dasarnya merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu. Seseorang yang mengaku memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan dan juga ketahanan mental yang kuat. Orang yang memiliki sifat komitmen tidak akan goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas yang dijalaninya. Lebih dari itu, orang yang memiliki komitmen akan terus bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diucapkannya.

Awal tahun 2019 ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo kembali melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas (PI), Perjanjian Kinerja (PERKIN), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh seluruh pegawai. Bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, penandatanganan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi, Kabag TU dan seluruh Kassubag, para Koorwas BPKP Gorontalo, Persatuan Dharma Wanita Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan seluruh Pegawai BPKP Provinsi Gorontalo.

Usai melakukan penandatanganan Pakta Integritas (PI), PERKIN, dan SKP, Supriyadi memberikan pengarahan sekaligus menjelaskan filosofi penandatangan pakta integritas di awal tahun. Supriyadi menegaskan bahwa penandatangan pakta integritas ini bukanlah rutinitas, sekedar membacakan ikrar lalu ditandatangani, akan tetapi memiliki arti khusus yang dalam. "Bukan jaminan 100% kita akan menepati atas apa yang baru saja kita ikrarkan, tapi setidaknya kita sudah mulai melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan profesionalisme dan komitmen kita sebagai Aparatur Sipil Negara," ujarnya.

Setelah acara penandatangan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah oleh seluruh pegawai sekaligus tanya jawab tentang kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2018 kemarin. Bersamaan dengan itu, dilaksanakan penandatangan surat Perjanjian Kerja oleh seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) di ruang rapat kerja Kepala Perwakilan. Dihadiri oleh Kepala Perwakilan Supriyadi, Kabag TU Tonny R.J. Supit, Kassubag Kepegawaian dan Umum Nur Rahman, Kassubag Keuangan Akhmad Muzakki, Koorwas Investigasi Muchtazar, Koorwas IPP Sidi Purnomo dan seluruh THL Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Supriyadi mengatakan kepada seluruh THL Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo agar mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja yang sudah baik di tahun kemarin. Ia juga mengarahkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan selama ini. "Bersyukur merupakan faktor yang harus kita pelihara dalam mengaktualisasikan  kegiatan sehari-hari", imbuhnya.



Share      

Berita Terkait:

12 Pebruari 2019 08:22:41 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pelantikan/Pengambilan Sumpah PNS di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
31 Januari 2019 09:19:23 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP SulSel Perkuat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Bangun Reformasi Birokrasi dan SPIP
09 Januari 2019 15:27:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pemerintah Berhentikan Tidak Dengan Hormat 480 PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi
27 Desember 2018 08:53:47 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Sambut Peraih The Most Innovative ASN 2018
05 Desember 2018 08:30:43 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Optimalisasi Kualitas Perencanaan dan Manajemen Data Hasil Pengawasan