Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

CPCL Keliru, Bantuan Bisa Nyasar
06 Pebruari 2019 09:27:01 / ntb1 / dibaca: 2027 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Lombok (30/01) - Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian banyak yang terkait dengan ketepatan dan kecepatan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk pemberian bantuan pupuk dan benih pertanian. Kekeliruan dalam menentukan CPCL akan berujung pada bantuan yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah. Di samping ketepatan, CPCL juga dituntut selesai tepat waktu. 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB saat ini masih menghadapi masalah keterlambatan  pengumpulan data CPCL kegiatan tanaman pangan tahun 2019. Kondisi ini memerlukan strategi percepatan agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, digelar Rapat Koordinasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 30-31 Januari 2019.

Rapat dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan se-Provinsi NTB. Hadir untuk memberikan knowledge sharing pada rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo yang didampingi oleh Koodinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Teguh Prihandono, dan Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB Erwin Indrapaja.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan kunci atau solusi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Akuntabilitas mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh stakeholders dan secara umum kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan dan aktivitas yang organisasi lakukan.

Akuntabilitas meliputi akuntabilitas atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Lebih lanjut, Agus menjelaskan akuntabilitas perlu diperkuat melalui mitigasi risiko pada setiap tahapan kegiatan agar berjalan efektif, efisien, dan comply.

 

Humas BPKP NTB



Share      

Berita Terkait:

23 Agustus 2019 11:17:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kejagung RI Lakukan Studi Tiru Manajemen Laboratorium Komputer Forensik BPKP
17 Agustus 2019 08:59:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SDM Unggul, Indonesia Maju
01 Agustus 2019 09:27:22 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP dalam Peningkatan Profesionalisme Polda Kalteng
22 Mei 2019 13:50:54 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di TVRI Gorontalo
16 April 2019 16:27:22 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi BPK dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan