Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

CPCL Keliru, Bantuan Bisa Nyasar
06 Pebruari 2019 09:27:01 / ntb1 / dibaca: 948 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Lombok (30/01) - Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian banyak yang terkait dengan ketepatan dan kecepatan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk pemberian bantuan pupuk dan benih pertanian. Kekeliruan dalam menentukan CPCL akan berujung pada bantuan yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah. Di samping ketepatan, CPCL juga dituntut selesai tepat waktu. 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB saat ini masih menghadapi masalah keterlambatan  pengumpulan data CPCL kegiatan tanaman pangan tahun 2019. Kondisi ini memerlukan strategi percepatan agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, digelar Rapat Koordinasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 30-31 Januari 2019.

Rapat dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan se-Provinsi NTB. Hadir untuk memberikan knowledge sharing pada rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo yang didampingi oleh Koodinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Teguh Prihandono, dan Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB Erwin Indrapaja.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan kunci atau solusi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Akuntabilitas mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh stakeholders dan secara umum kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan dan aktivitas yang organisasi lakukan.

Akuntabilitas meliputi akuntabilitas atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Lebih lanjut, Agus menjelaskan akuntabilitas perlu diperkuat melalui mitigasi risiko pada setiap tahapan kegiatan agar berjalan efektif, efisien, dan comply.

 

Humas BPKP NTB



Share      

Berita Terkait:

16 April 2019 16:27:22 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi BPK dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
09 April 2019 09:11:35 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kunjungan Reses Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali
29 Maret 2019 10:34:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta Tingkatkan Pelayanan Publik
25 Maret 2019 09:04:02 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pabar Raih IKPA Terbaik Ke-2 Tahun Anggaran 2018
11 Pebruari 2019 14:36:07 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tinjau Posko Pencairan Dana Stimulan, BPKP NTB Kunjungi Bupati KLU