Menindaklanjuti arahan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan workshop di Pendopo Kantor Bupati Kuansing, Teluk Kuantan.  

Workshop merupakan salah satu dari empat kegiatan serupa di Riau, selain Kampar, Meranti, dan Rokan Hulu. Narasumber kegiatan di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih, Kasubdit Wilayah 2 Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Wiwik Priyantoro, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Denny Sandriyanto, Reskrimsus Polda Riau AKBP Gunar Rahadiyanto. Workshop dimoderatori oleh Kepala DSPMD Napisman. Acara pun dibuka oleh Bupati Kuansing Mursini dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat.

Di hadapan sekitar 400 peserta, antara lain 218 kepala desa, para camat dan seluruh Kepala OPD Marsiaman Saragih menyampaikan bahwa penggunaan tools aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang telah dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri ini penting dan sangat dibutuhkan.

“Kita ingin agar aspirasi masyarakat desa dapat diwujudkan dengan menggunakan keuangan desa. Tetapi, pada saat yang sama, juga ada kekhawatiran dari Pak Kades (kepala desa) menggenai penggunaan keuangan desa tersebut, yang kalau saja tidak sesuai kepada peraturan akan berdampak kepada persoalan hukum,” ujar Marsiaman.

Untuk itu, lanjut Marsiaman, aplikasi yang secara otomatis menyesuaikan dengan aturan yang berlaku menjadi sangat penting. “Kalaupun ada keraguan atau ketidaktahuan mengenai peraturan, silakan langsung tanyakan kepada BPKP,” tandas Marsiaman.

“Karena, pekerjaan membangun desa harus tetap dilaksanakan dengan penuh suka cita dan semangat. Namun, tentu juga harus tetap dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi aturan yang ada”, imbuh anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sementara itu, Mursini menyatakan rasa syukurnya atas pelaksanaan evaluasi tersebut di daerahnya. Bupati ingat bahwa pada awal bergulirnya keuangan desa tahun 2015, desa-desa di Kuansing sangat kesulitan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, baik tingkat kabupaten selaku pembina desa, maupun aparatur di desa itu sendiri. Namun demikian, sejak diperkenalkan dengan aplikasi Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.

Itu sebabnya, mulai tahun 2017 desa-desa di Kabupaten Kuansing sudah 100% menggunakan aplikasi Siskeudes, mulai dari penyusunan APBDesa, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. “Bahkan, melalui Aplikasi Siskeudes ini, pada tahun 2018 Kabupaten Kuansing mendapatkan penghargaan Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik se-Riau dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada Tim BPKP yang telah memberikan pemahaman kepada aparat kami dalam pengelolaan dana desa”, imbuh Mursini.

Sementara itu, untuk implementasi Siskeudes versi 2.0, Mursini mengatakan Kabupaten Kuansing sudah melaksanakan sosialisasi kepada 130 desa, dan ditargetkan selesai untuk 218 desa pada bulan Januari tahun 2019 ini.

“Insya Allah dengan kehadiran aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini, implementasinya akan dimulai dari penginputan RPJMDesa dan RKPDesa terutama bagi kepala desa baru hasil Pilkades serentak pada tahun  2017 yang lalu,” ujarnya.

 “Mari para aparat desa, ikuti dan pahami workshop ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas tanyakan saja. Jangan setengah-setengah, sehingga berbagai bentuk kesalahan yang akan mendekatkan pada jeratan hukum akan dapat dihindari.” ujar Bupati Kuansing Mursini bersemangat menutup sambutannya pagi itu.

Humas BPKP Riau (Setia Hadi Pranoto)