Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Anggaran Berbasis Kinerja: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Negara
26 Maret 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 3325 kali / Kat: Audit
Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jl Gatot Subroto Jakarta kemarin(25/03/04), Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) menyelenggarakan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) dengan tema “Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja”. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan paradigma baru pengelolaan keuangan negara. Hadir Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Prof Dr Mardiasmo, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Anda Fauzie Miraza, Ak, MBA , Iman Bastari Ak, Macc dari BPKP, serta Sony Loho dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). Kegiatan PPL ini dibuka secara langsung oleh Ketua IAI KASP yang juga Kepala Puslitbangwas BPKP Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA. Juga tampak hadir Sekretaris Jenderal BPK Seno, Ak, MSc.
Kegiatan ini merupakan agenda dari IAI-KASP. Selain PPL ini nantinya IAI-KASP juga akan menyelenggarakan workshop lanjutan serta seminar nasional yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli ini. Rangkaian kegiatan ini merupakan wujud kepedulian profesi dalam mengoptimalkan peran akuntan sektor publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan dan memperkenalkan kepada stakeholders bahwa peran akuntan sektor publik itu signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan PPL ini mendapat sambutan yang sangat antusias terbukti dengan banyaknya peserta yang terlibat dalam PPL ini. Adapun peserta PPL sebagian besar dari auditor BPKP, BPK, Departemen Keuangan, akademisi, serta praktisi lainnya.
Mardiasmo mengatakan pengelolaan keuangan berbasis kinerja mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan kondisi dan lingkungan. Menurut Guru Besar Ilmu Akuntansi FE UGM ini, anggaran kinerja harus dilihat secara utuh. Meliputi multi sistem yang harus bekerja secara komprehensif yang terdiri atas sistem perencanaan , sistem pelaksanaan, sistem pelaporan, dan sistem pertanggungjawaban dan evaluasi. Instrumen perencanaan mengharuskan tersedianya dokumen perencanaan anggaran, tersedianya dokumen untuk proses penyusunan anggaran tahuinan, dan peranan DPR/DPRD pada tahap perencanaan. Instrumen pelaksanaan perlu didukung tersedianya pedoman sistem akuntansi keuangan daerah, tersedianya indikator kinerja keuangan dan non keuangan, adanya proses monitoring dari masing-masing kepala kantor/dinas, peranan Badan Pengawasan Keuangan Daerah ,APIP, serta peranan DPR/DPRD pada tahap pelaksanaan. Untuk instrumen pelaporan harus didukung tersedianya laporan keuangan dari hasil SAKD, tersedianya lampiran atas laporan keuangan. Untuk instrumen pertanggungjawaban dan evaluasi perlu dilakukannya audit oleh eksternal auditor terhadap laporan keuangan, hubungan antara internal dan eksternal auditor, peranan DPR/DPRD pada tahap pertanggungjawaban dan evaluasi, serta partisipasi elemen masyarakat sebagai social control.
Sementara itu Iman Bastari dari Deputi Keuangan Daerah BPKP menyebutkan dengan anggaran berbasis kinerja merupakan alat komunikasi kepada stakeholder tentang perencanaan strategik, alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran, mendorong pimpinan untuk berakuntabilitas yang transparan dan obyektif kepada publik, serta mendorong setiap unit kerja untuk selektif dalam merencanakan program/kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang efektif dan tumpang tindih.
Sementara Andha Fauzie Miraza Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo memaparkan pengalaman penerapan anggaran berbasis kinerja di Provinsi Gorontalo. Andha menjelaskan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu bagian tersulit dalam usaha reformasi pengelolaan keuangan daerah. Hal yang paling sulit dilakukan adalah merubah pola pikir dari para pejabat eselon II dan III yang selama ini project minded dan hanya mengukur kinerja sampai output saja. Namun menurut Andha, Gorontalo bersyukur karena ditunjang oleh komitmen Gubernur Fadel Muhammad yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.(Anl)



Share      

Berita Terkait:

07 Juli 2014 14:40:27 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Kalsel Pantau Pelaksanaan P4-ISDA-IK
12 Mei 2014 11:36:00 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dirut PDAM Bandarmasih Apresiasi Pendampingan BPKP
17 April 2014 08:45:43 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Seminar Nasional Internal Audit 2014
29 Maret 2014 09:50:36 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Pantau Program Pamsimas
04 Nopember 2013 14:24:44 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Raskin Sangat Membantu Ekonomi Keluarga Miskin