Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa
09 Januari 2019 15:27:37 / adminkita / dibaca: 145 kali / Kat: Siskeudes

Meskipun sudah naik setiap tahun sejak 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar alokasi anggaran untuk Dana Desa terus dinaikkan.

“Bukan karena apa-apa, karena dari hasil survei yang kita lakukan 85% masyarakat puas terhadap pengelolaan Dana Desa, dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan bagi desa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Alun-alun Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/1) siang.

Presiden menjelaskan, pada 2015 di seluruh tanah air telah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 meloncat menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan tahun  2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp70 triliun plus Dana Kelurahan Rp3 triliun.

“Artinya, sampai kemarin 2018 akhir di Desember sudah Rp187 triliun yang kita kucurkan kepada desa-desa di seluruh tanah air,” tegas Presiden.

Presiden berpesan agar dalam penggunaan Dana Desa itu, terutama untuk kebutuhan material dalam pembelian barang maupun jasa diusahakan dibeli dari desa itu sendiri. Kalau di desa itu tidak ada, tambah Presiden, beli dari desa tetangga. Kalau tidak ada, sambung Presiden, beli dalam lingkup kecamatan, jangan keluar dari lingkup kecamatan.

“Karena apa, kita ingin dana yang tadi sampai akhir tahun ini beredar terus di desa-desa jangan sampai keluar dari desa itu. Muter terus berputar, berputar di desa itu,” tutur Presiden seraya menambahkan, jangan sampai uang Rp257 triliun yang sudah diserahkan langsung kepada desa kembali  lagi ke Jakarta.

Pemberdayaan Ekonomi

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, jika dalam 4 tahun terakhir pemerintah lebih konsentrasi fokus ke infrastruktur, saluran irigasi, jalan desa, jembatan desa, atau embung, maka  mulai tahun 2019 mulai digeser kepada pemberdayaan ekonomi dan inovasi-inovasi baru.

Presiden menunjuk contoh misalnya pengembangan wisata desa, sebagaimana terjadi di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yang setahun bisa memberikan pendapatan Rp14 miliar kepada desa. Di daerah tersebut umbulnya digarap bagus, ada persewaan alat menyelam, dan ada warung-warung rumah makan.

Oleh sebab itu, Presiden menyarankan jika ada umbul atau pantai yang bisa dikembangkan untuk wisata, agar dipikirkan bagaimana harus dibangun sarana prasarana yang memberikan dukungan pada desa itu. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya sektor pemasaran.

“Kalau masih merasa ragu-ragu jangan coba-coba masuk kesana. Begitu uang itu masuk di sana misalnya membuat desa wisata, dana itu menjadi muspro. Hati-hati, harus ada kalkulasi, harus ada hitung-hitungan yang detail sehingga untung dan rugi betul-betul bisa dikalkulasi dengan baik,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi bersyukur karena saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dibangun. Ia minta fokus pada satu atau dua sektor yang ingin diangkat atau dikembangkan, setelah itu bagus baru diangkat yang lain lagi.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Trenggalek Emil Dardak, dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. (RSF/RAH)

Sumber: http://setkab.go.id/minta-jumlahnya-dinaikkan-presiden-jokowi-85-masyarakat-puas-terhadap-pengelolaan-dana-desa/



Share      

Berita Terkait:

18 Maret 2019 17:15:16 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan Desa
14 Maret 2019 08:38:53 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Pelatihan Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Ketapang
13 Maret 2019 09:46:37 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Siskeudes Bantu Kelola Keuangan Kampung
13 Maret 2019 09:33:05 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Dana Desa Sang Primadona APBN
11 Maret 2019 10:09:30 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Komitmen Kabupaten Se-Sultra Implementasikan Siskeudes 2.0