Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Diskusi Identifikasi Hambatan Pembangunan Nasional
28 Desember 2018 09:33:41 / Betrika / dibaca: 2542 kali / Kat: Presiden

Ciawi (27/12) – Bertempat di Aula Pusdiklatwas BPKP, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Hambatan dalam Pembangunan Nasional. FGD ini merupakan langkah lanjutan dari diskusi internal yang dilakukan di BPKP, dan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak eksternal. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dengan mengundang narasumber antara lain Sekretaris Kota Tangerang Dadi Budaeri, Presiden Direktur PT Bhuminatha Beton Indonesia Hilman Widiatmojo, dan Public Policy Specialist Riant Nugroho. Hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Utama BPKP, Para Deputi Kepala BPKP, Pejabat Eselon II, III, dan IV, serta pegawai BPKP.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menjelaskan bahwa pembangunan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat sering terhambat sehingga pelaksanaan program tertunda atau mundur untuk waktu yang lama. “Perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi untuk mengatasinya", ujarnya. 

Ardan juga menyampaikan bahwa FGD ini merupakan kelanjutan dari diskusi internal, dan menyimpulkan bahwa permasalahan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kapasitas nasional dan kinerja pemerintahan. Permasalahan tersebut adalah konsekuensi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. “Semoga FGD ini mampu menajamkan identifikasi yang kita rumuskan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” harap Ardan.

FGD yang dimoderatori oleh Auditor Utama BPKP Maliki Heru Santosa, dimulai dengan pemaparan Dadi Budaeri yang menyampaikan beberapa permasalahan pada pemerintah daerah baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. “Tidak sinkronnya aturan antara berbagai kementerian seringkali menjadi hambatan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan, keluhnya.

Kemudian, Hilman Widiatmojo mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan BPKP dengan mendengar pendapat dari berbagai pihak harus diapresiasi. Ia menyampaikan bahwa mungkin jika BPKP yang menyampaikan kepada para pengambil kebijakan, dapat lebih didengar. “Terkait perizinan dalam beberapa tahun belakangan sudah baik. Yang perlu ditingkatkan adalah pemberian kepastian atas ijin-ijin yang diajukan terkait kapan selesainya.”

Narasumber terakhir adalah Riant Nugroho. Melalui penjelasan lugasnya, Riant mengawali pemaparannya dengan penjelasan empat model kebijakan publik sesuai zaman, yaitu kebijakan primitif, kebijakan feodal, kebijakan manajerial, dan kebijakan entrepreneurial. “Tugas pemerintah yang utama hanya ada dua, yaitu membangun kebijakan publik yang unggul dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Jika negara mengalami hambatan, maka pasti ada masalah di kebijakan publil dan pelayanan publik-nya,” jelas Riant.



Share      

Berita Terkait:

10 Juli 2019 14:35:57 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Kunjungi Sulawesi Utara, Presiden Jokowi Tinjau Proyek Strategis Nasional
07 Maret 2019 09:42:52 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Presiden
Panen Raya Jagung Bersama Presiden RI
28 Desember 2018 09:49:37 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Jambore Desa, Sarana Evaluasi Kebijakan
01 Nopember 2018 10:16:19 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden RI: Laut dan Samudra adalah Masa Depan Kita
28 September 2018 12:58:43 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda