Jambore Desa, Sarana Evaluasi Kebijakan

Makassar (22/12) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap menghadiri acara "Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"  yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Gedung Wisma Negara, Makassar.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam sambutannya berharap agar dana desa yang telah dikucurkan hingga kini sebesar Rp187 triliun agar digunakan betul-betul dengan baik dan hati-hati.

Dengan diberlakukanya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait hal tersebut, BPKP bertugas untuk mengawal keuangan desa dengan memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa, khususnya keuangan dan pembangunan desa, dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah. Desa harus mampu melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. (humas sulsel/prizar)