Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Harkodia 2018: Capaian Persepsi Korupsi Indonesia Membaik
05 Desember 2018 08:19:38 / adminkita / dibaca: 149 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Jakarta (4/12) – Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang diperingati tanggal 9 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) selama dua hari. Meski digelar setiap tahun, namun ada yang lain dari Hakordia 2018 kali ini.

KNPK 2018 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh jajaran pimpinan KPK. Turut hadir Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada acara yang dilaksanakan di Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta ini. Ketua KPK Agus Rahardjo dalam laporan sambutannya menyampaikan bahwa Hakordia 2018 istimewa sebab para ketua partai politik hadir untuk menandatangani komitmen sistem integritas partai politik. Selain itu, Agus juga menyampaikan corruption perception indeks (CPI) Indonesia yang kini mencapai angka 37. Capaian tersebut patut untuk diapresiasi mengingat pertumbuhan CPI Indonesia paling baik di antara negara-negara sekelasnya.

Terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Agus berpesan, "Menuntaskan reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan". Pemikiran rasional mengenai remunerasi harus dilakukan di samping perbaikan budaya kerja. Adapun aturan hukum menyangkut korupsi akan terus dilakukan update atas hal-hal yang belum ter-cover di dalamnya, seperti  regulasi anti korupsi untuk private sector, memperkaya diri sendiri (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), dan pengembalian asset (asset recovery).

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada KPK, para penegak hukum, LSM, serta masyarakat atas kerja bersama yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya Hakordia 2018 merupakan momentum untuk mengevaluasi kegiatan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. “Tidak ada toleransi untuk melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri”, tegas Jokowi saat mengingatkan adanya mutual legal assignment (MLA) dengan Swiss terkait pengembalian aset para pelaku korupsi. "Sistem yang mendukung ekosistem anti korupsi perlu dibangun untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sehingga terwujud bangsa nirkorupsi", tutup Jokowi.

Rangkaian kegiatan Harkodia 2018 masih akan berlangsung hingga Rabu (5/12) yang akan diisi talkshow dan konferensi seputar integritas dan anti korupsi. Terdapat pula pameran anti korupsi yang diramaikan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bagian luar hall yang bisa dikunjungi oleh para peserta.



Share      

Berita Terkait:

30 Nopember 2018 08:53:26 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
APIP Bekerja Mencegah Korupsi
14 Nopember 2018 08:56:19 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Kab. Purworejo Sepakat Wujudkan Desa Bebas Korupsi
10 Nopember 2018 07:36:30 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Focus Group Discussion Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK)
26 September 2018 19:06:04 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bersama Camat dan Kades Perangi Korupsi
19 September 2018 09:24:06 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perkuat Strategi Pencegahan Korupsi melalui Sharing Knowledge Auditor Forensik