Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pengelolaan Dana Desa Harus Ada Keterbukaan Publik
05 Desember 2018 08:45:34 / jateng1 / dibaca: 93 kali / Kat: Siskeudes

Jepara (30/11) - Pengelolaan dana desa harus ada keterbukaan publik. Ada informasi terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat sebagai sarana pelaporan penerimaan dan penggunaan dana desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam Sarasehan Tata Kelola Keuangan Desa bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara.

Lebih lanjut Fathan mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang sangat besar untuk Tahun 2018, yaitu kurang lebih Rp72 trilun rupiah. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat dimulai dari desa dan tidak hanya terpusat di kota besar. Desa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. BUMDes, perkumpulan ibu-ibu yang dapat melahirkan industri rumah tangga, diharapkan dapat semakin berkembang dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya dana desa.

Fathan menegaskan bahwa prioritas pembangunan desa harus mulai bergeser, tidak hanya infrastruktur tapi juga pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Komisi XI dan BPKP akan terus mengawasi penggunaan dana desa sehingga kesenjangan ekonomi antara kota dan desa semakin berkurang.

Sarasehan dengan tema "Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes" tersebut dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Solih, dan dihadiri oleh Direktur PPKD Wilayah I BPKP Adi Gemawan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Wadir Binmas Polda Jateng Alfiadri Lesmana, Pejabat Struktural BPKP Jateng, para Kepala OPD, para camat se-Kabupaten Jepara dan para kepala desa se-Kabupaten Jepara.

Solih menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini merupakan sarana yang sangat strategis untuk pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua karena jumlahnya sangat besar dan akan terus bertambah.

Solih menambahkan bahwa penerapan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Jepara masih sangat rendah. Oleh karenanya diharapkan untuk semua tim satgas Siskeudes di Dinpermasdes agar mendorong seluruh desa untuk menggunakan Siskeudes secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, sehingga segala bentuk penyimpangan dan kesalahan bisa diminimalisir dengan baik.

Direktur PPKD Wilayah I BPKP Adi Gemawan mengatakan, BPKP telah menyusun aplikasi Siskeudes, namun aplikasi saja tidak cukup untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparat pengelola keuangan desa atas peraturan. BPKP berkontribusi dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Dari 184 desa di Kabupaten Jepara, baru 42 desa yang melakukan perencanaan/penganggaran dengan menggunakan Siskeudes.

Paparan selanjutnya yaitu dari Wadir Binmas Polda Jateng Alfiadri Lesmana dengan tema "Peran POLRI dalam Pendampingan Dana Desa", dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Desa Kunir, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Sucipto yang telah sukses menerapkan Aplikasi Siskeudes di desanya. (Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

30 Nopember 2018 14:58:56 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Gelar Workshop Pengawasan Desa, Kemendes PDTT Hadirkan BPKP
22 Nopember 2018 08:58:22 / sakd1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai Permendagri 20 Tahun 2018
22 Nopember 2018 08:30:32 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kab. Agam
13 Nopember 2018 09:18:21 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Belajar tentang Pengelolaan Keuangan Desa bersama BPKP dan Komisi XI DPR RI
10 Nopember 2018 07:41:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Tata Kelola Keuangan Desa oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara