Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Optimalisasi Kualitas Perencanaan dan Manajemen Data Hasil Pengawasan
05 Desember 2018 08:30:43 / dian_setyawati / dibaca: 111 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta (03/12) - Penyelenggaraan pengawasan intern yang optimal tidak lepas dari penyusunan perencanaan yang berkualitas dan manajemen data yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 dan Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan menjadi salah satu kegiatan strategis di akhir tahun ini. 

Bertempat di Auditorium Gandhi Jakarta, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia berkenan membuka kedua kegiatan tersebut dengan didampingi Kepala Pusat Informasi Pengawasan Tri Handoyo dan Kepala Biro Perencanaan Pengawasan yang diwakili Setia Pria Husada. Kegiatan diikuti kurang lebih 128 orang yang terdiri dari Pejabat struktural dan staf penyusun RKT di unit kerja kedeputian, biro-biro, pusat-pusat dan inspekorat serta Koordinator Pengawasan P3A dan staf dari seluruh unit kerja perwakilan BPKP.

Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia menyatakan, “Kegiatan Penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan) menjadi strategis mengingat PKPT (Program Kerja pengawasan Tahunan) yang dihasilkan merupakan dokumen yang sangat penting yang harus dijaga kecermatan, validitas, kelengkapan sebagai alat monitoring bagi pimpinan”. Perencanaan harus dipastikan selengkap mungkin walaupun dalam implementasi pasti ada perubahan.

Dadang juga menegaskan, “PKPT juga sangat penting sebagai dasar penganggaran dan bahan RDP dengan DPR RI, penyiapan SDM, termasuk pelaporan”. Biro Perencanaan Pengawasan sebagai koordinator harus mampu menjalankan fungsi sinkronisasi penugasan serta pemetaan agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan.

Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan juga dinilai penting sejalan dengan kebijakan pemerintah “Making Indonesia 4.0” dimana digitalisasi menjadi salah satu kuncinya. Implementasi SIMA (Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas) yang merupakan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang disertai proses bisnis yang baru bertujuan untuk menghasilkan kualitas informasi hasil pengawasan yang lebih berkualitas. Dadang menegaskan hal ini membutuhkan SOP (Standard Operating Procedures) SIMA yang harus disesuaikan kembali untuk mendukung proses bisnis yang baru.

“Pengembangan fitur SIMA menjadi tanggungjawab Pusat Pengawasan Informasi Pengawasan, namun masing-masing unit kerja perwakilan juga diharapkan memberi masukan dan sharing untuk mendukung pengembangan aplikasi ini secara lebih optimal”, ungkap Dadang.

Kegiatan ini juga diisi paparan tentang SOP SIMAPOR oleh Ahmad Subur, Infrastruktur TI BPKP oleh Ishak Wahyudi dan Troubleshooting SIMA oleh Wicaksono. Penyusunan RKT akan berlangsung sampai dengan 7 Desember 2018 sedangkan Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan berlangsung selama dua hari.

Tim Humas Pusat (Dian, Tine)



Share      

Berita Terkait:

26 Nopember 2018 18:47:51 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Membangun SDM Pengawasan Menuju Indonesia 4.0
17 Oktober 2018 19:12:11 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Zona Integritas Miniatur Reformasi Birokrasi
20 September 2018 09:25:05 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bahas Anggaran 2019, BPKP Laksanakan RDP dengan Komisi XI
14 September 2018 10:04:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2018, Tim RB Entry Meeting dengan BPKP
22 Juli 2018 21:14:30 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Komitmen BPKP Mendukung LKPP yang Berkualitas