Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Gelar Workshop Pengawasan Desa, Kemendes PDTT Hadirkan BPKP
30 Nopember 2018 14:58:56 / sulsel1 / dibaca: 167 kali / Kat: Siskeudes

Makassar (29/11) - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto hadir menyampaikan materi pada Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Hotel The Rinra Makassar.

Workshop ini menghadirkan para inspektur dan para Kepala Badan Pemerintah Desa dari seluruh pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia. Selain dari BPKP, terdapat pula narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Kejaksaan Tinggi Sulsel, serta Satgas Dana Desa. Dari seluruh narasumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua memiliki pandangan yang sama bahwa pengawasan yang efektif dari APIP sangat penting dalam menyukseskan program dana desa.

Pada kesempatan tersebut, Gatot menyampaikan bahwa untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintah daerah termasuk desa, maka dua pilar utama (SPIP dan APIP) harus diperkuat. Untuk itu, faktor pimpinan yang dapat memahami dan mengerti arti penting 2 pilar ini sangat diperlukan. Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan APIP yang baik dan efektif, akan diperoleh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan wilayah bebas dari korupsi serta wilyah tertib administrasi sehingga tujuan utama berdirinya organisasi menjadi good governance dan clean government akan bisa tercapai. "Namun kondisi yang terjadi sekarang ini agak aneh di mana pemerintah daerah yang meraih opini WTP beberapa kali memiliki tingkat maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP yang masih rendah, yakni masih dibawah level 3", ungkapnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan dua fungsi utama, yaitu assurance (memberikan penjaminan kepada seluruh kegiatan yang ada di organisasi tersebut) dan consulting (memberikan konsultasi kepada seluruh unit kerja dalam berbagai hal agar semua kegiatan yang dilaksanakan menjadi akuntabel). “APIP zaman old hanya melakukan audit ketaatan saja (watchdog), tetapi APIP zaman now harus bisa menjadi strategic bisnis partner bagi instansi di pemerintah daerahnya”, lanjut Gatot.

APIP perlu melakukan perubahan paradigma baru dengan perluasan jenis kegiatan yang mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan juga sebagai compliance office risk management. APIP juga bisa melakukan asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern, serta konsultasi pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian diharapkan kepada APIP agar memiliki assurance activities, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. Anti cooruption activities, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko instansi pemerintah, dan advisory activities, memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.

Sesuai dengan RPJMN tahun 2019 dan instruksi Presiden, maturitas SPIP bagi seluruh instansi pusat dan daerah sudah harus mencapai 85% level 3 pada akhir tahun 2019. Sementara target maturitas SPIP sampai tahun 2018 masih sangat rendah. Untuk Kapabilitas APIP juga harus mencapai level 3. Dari 86 kementerian/lembaga (K/L), hanya 4 K/L yang sudah mencapai level 3. Dari 34 pemerintah provinsi, belum ada yang mencapai level 3. Sedangkan dari 508 kabupaten/kota, hanya 1 kabupaten/kota yang sudah mencapai level 3.  

Di akhir paparannya, Gatot menyampaikan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak diimplementasikan tahun 2015. Dari 74.957 desa di Indonesia, 93,22% sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Tersisa hanya beberapa desa di tiga provinsi yang belum mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes yang telah diimplementasikan tersebut agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel. (Humas sulsel/ab-ul/ipL)



Share      

Berita Terkait:

22 Januari 2019 09:35:20 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
21 Januari 2019 11:46:11 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Kabupaten Grobogan Implementasikan Siskeudes
18 Januari 2019 08:05:47 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Kaji Pengelolaan Dana Desa di Perwakilan BPKP DIY
17 Januari 2019 10:05:53 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Para Kades di Kab. Pati Ikuti Bimtek Aplikasi Siskeudes 2.0
16 Januari 2019 08:25:28 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Coaching Clinic Siskeudes 2.0 Bagi Satgas Kab. Pohuwato