Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Siskeudes sangat membantu perangkat Nagari dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dengan besarnya alokasi anggaran ke nagari jika dibandingkan dengan kecamatan, maka ini menjadi suatu tantangan bagi perangkat Nagari. Konsekuensinya tanggung jawab semakin besar. Kita sangat bersyukur dengan adanya aplikasi siskeudes sangat membantu perangkat nagari maupun wali nagari. Dengan sistem informasi paling tidak, pikiran untuk macam-macam, aneh-aneh akan tertutup. Kalau kita komitmen melaksanakan keuangan Nagari sesuai aturan main, maka tidak akan terjadi masalah yang tidak diinginkan.”, ungkap Trinda.

Selanjutnya, Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam perannya sebagai anggota DPR, ia mendorong optimalisasi penggunaan dana desa melalui advokasi terhadap regulasi keuangan desa, utamanya dalam hal formulasi pembagian dana desa. Ia pun menyampaikan tentang Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa. “Kita tidak mau Nagari bermasalah di kemudian hari makanya kita ajak BPKP untuk membuat sistem yang simpel untuk pelaporannya agar lebih sederhana sehingga memudahkan nagari dalam menggunakannya dan juga pemeriksapun dalam memeriksa lebih mudah”, jelas Refrizal. Refrizal juga menyampaikan harapannya agar penggunaan dana desa di tingkat Nagari dapat dimanfaatkan dengan optimal. “Kita ingin dana ini jangan banyak Silpanya, dihabiskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimanfaatkan semaksimalnya. Jangan hanya asal habis, kita ingin dana ini optimal pemanfaatannya”, tambah Refrizal.

Sementara itu, narasumber dari BPK RI Ahmad Fatony menyampaikan paparannya terkait tugas dan fungsi BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan desa. Latar belakang pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap keuangan desa karena keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara. “Keuangan Desa bersumber dari APBN dan APBD, Nagari ada di wilayah kabupaten, maka dengan hubungan itulah keuangan desa terkait juga dengan keuangan negara”, terang Ahmad. Dalam paparannya, Ahmad Fatony juga menyampaikan permasalahan yang ditemui BPK dalam pemeriksaan yang telah dilakukan utamanya dalam hal tata kelola termasuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, serta permasalahan kepatuhan.

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Danny Amanda dalam paparannya menyampaikan bahwa BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi Siskeudes yang dibangun dengan berbagai kemudahan dan kesederhanaan pengoperasiannya. Karena kemudahannya, aplikasi Siskeudes telah digunakan dengan baik di seluruh Indonesia. “Siskeudes telah diimplementasikan oleh 69.875 dari 74.958 Desa (95,39%) secara nasional. Di wilayah Kabupaten Agam sendiri, seluruh Nagarinya yang berjumlah 82 telah mengimplementasikan Siskeudes, mulai dari penganggaran hingga pelaporan, termasuk kompilasinya yang menjadi lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, ungkap Danny. Selanjutnya Danny juga menyampaikan saran dari hasil evaluasi implementasi Siskeudes di Kab. Agam terkait praktik terbaik pengimplementasian Siskeudes.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKBP Sugeng Hariyadi dalam paparannya menjelaskan peran Polri dalam mengawal pembangunan desa. “Polri melalui Bhabinkamtibmas memiliki 3 peran utama dalam pengawalan pembangunan desa, yaitu pencegahan, pengawasan, serta penanganan masalah. Penegakan hukum sendiri merupakan langkah terakhir dalam proses penanganan masalah jika benar-benar terjadi, setelah sebelumnya dilakukan pembinaan. Kami juga lebih mengedepankan peran APIP terlebih dahulu dalam menangani permasalahan di Nagari”, tegas Sugeng.

Selanjutnya, kegiatan workshop dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta ditutup dengan penyerahan plakat sebagai apresiasi bagi narasumber.

Humas BPKP Sumbar (Rief, Ayu, Rudi)