Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kepala Desa Harus Mampu Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Desa
12 Nopember 2018 15:15:02 / jateng1 / dibaca: 345 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Batang (6/11) - Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Batang Wihaji saat membuka Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Guna Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel di Pendopo Kabupaten Batang.

Empat narasumber workshop yang hadir hari itu adalah Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto,  Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Herry Subowo, dan Kepala Subdirektorat Pembinaan Polisi Masyarakat AKBP Hendro Widyanto. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Suyono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin, Pejabat Struktural BPKP Jateng, Forkompida, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kepala OPD, para camat se-Kabupaten Batang dan para kepala desa se-Kabupaten Batang.

Bupati Batang Wihaji menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang telah memperoleh Opini  WTP dari BPK sebanyak dua kali berturut-turut, yaitu pada Tahun 2016 dan 2017. Hal ini  merupakan hasil kerja bersama Pemkab. Batang dan jajarannya. Terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, Pemkab. Batang berkomitmen untuk terus berupaya melakukan pembinaan kepada pemerintah desa agar pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil-hasil pembangunan di desa bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Wihaji menegaskan bahwa Pemkab. Batang telah bekerjasama dengan jajaran kepolisian untuk menginisiasi penerapan Aplikasi Sistem Pendampingan Dana Desa (SIPADES)  yang terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hal ini merupakan bentuk pendampingan kepada para kepala desa dalam mengelola keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. "Seluruh desa yang berada di Kab. Batang semuanya sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes", papar Wihaji.

Anggota Komisi XI  DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tujuan negara, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. "Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang telah dibangun di desa-desa dan peningkatan sumber daya manuisia, maka akan membuat masyarakat desa semakin makmur dan kaya serta tidak jatuh miskin", ungkap Hendrawan.

Menurut Hendrawan, untuk mencapai tujuan tersebut kunci utamanya adalah tata kelola. Untuk mencapai tata kelola yang baik, salah satunya masyarakat desa harus menerapkan sistem yang telah dikembangkan, seperti Siskeudes, agar pengelolaan keuangan desa terhindar dari berbagai penyimpangan dan  kecurangan. Dengan begitu, tata kelola keuanagan desa menjadi  transparan dan akuntabel, serta masyarakat desa bisa menikmati hasil dan manfaatnya dengan baik.

Deputi Kepala BPKP Bidang PKD Gatot Darmasto memaparkan pentingnya Siskeudes. Ada beberapa alasan mengapa BPKP dan Komisi XI sangat concern dengan pengelolaan keuangan desa. Di antaranya adalah arahan Presiden saat Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2015 di BPKP tanggal 13 Mei 2015, dan di Istana Negara tanggal 18 Mei 2017, serta simpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPKP dengan Komisi XI DPR RI  tanggal 30 Maret dan 10 Juni 2015. Atas alasan tersebut, BPKP membuat aplikasi yang sangat membantu aparat desa dalam mengelola keuangan desa, yaitu Aplikasi Siskeudes.

Gatot menambahkan bahwa Siskeudes saat ini tidak hanya mengelola dana desa saja, tetapi juga mengelola berbagai sumber dana yang masuk ke kas desa sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini sangat memudahkan pengelolaan keuangan desa dan menghasilkan berbagai laporan yang terkait. BPKP telah mengembalikan aplikasi Siskeudes dan berkontribusi dalam mengawal pengelolaan keuangan desa, antara lain melalui pengembangan pedoman Bimtek dan Konsultasi Siskeudes & SIA BUMDes, memberi masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemenDesa PDTT, Kab/Kota), Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDes, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa.

Paparan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Herry Subowo mengenai "Peran BPK dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan Desa", dilanjutkan paparan Kepala Subdirektorat Pembinaan Polisi Masyarakat Polda Jateng AKBP Hendro Widyanto mengenai "Peran Polri dalam Mengawal Pembangunan Desa". Diskusi dimoderatori oleh Sekda Kabupaten Batang Nasikhin. Di akhir workshop, ada sesi tanya jawab oleh peserta kepada para narasumber dan penyerahan cindera mata.                            

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)

 

 



Share      

Berita Terkait:

13 Nopember 2018 09:02:53 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
26 Oktober 2018 15:02:00 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kodam XVIII /Kasuari Gandeng Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada Acara Bimtek Manajemen Risiko
27 September 2018 13:49:52 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Cegah Korupsi dengan Kelola Risiko Korupsi Terintegrasi
27 September 2018 13:19:51 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Gandeng BPKP, Kodam XIV Hasanuddin Bangun Manajemen Risiko
27 September 2018 13:15:10 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Tingkatkan Maturitas SPIP Level 3 di Bengkulu Tengah