Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP SulSel dan LKPP Pusat Fasilitasi APIP Inspektorat dalam Sosialisasi PBJ
05 Nopember 2018 09:10:07 / sulsel1 / dibaca: 345 kali / Kat: Sosialisasi

Makassar (30/10) - Sosialiasi Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)    se-Sulawesi Selatan dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Arman Sahri Harahap. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari tanggal 30 - 31 Oktober 2018 di Aula Lantai III. Jumlah peserta yang hadir  sebanyak 80 orang: 6 orang dari Inspektorat Provinsi, 52 orang dari Inspektorat Kabupaten/Kota, dan 22 orang dari BPKP SulSel 22 orang. Narasumber pada sosialisasi tersebut di antaranya Kepala Pusdiklatwas Joko Prihardono dan M. Irsan Nasution dari LKPP Pusat.

Dalam sambutannya, Arman menyampaikan bahwa tantangan yang ada saat ini adalah buruknya stigma masyarakat tentang PBJ. PBJ dipandang sebagai modus utama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini didukung dengan fakta bahwa setidaknya 75% Tipikor, baik di tingkat pusat maupun wilayah yang berasal dari kegiatan PBJ. Pada sisi yang lain, proses regulasi tentang PBJ sudah lama dilakukan.

Saat penyusunan pedoman pengawasan intern atas PBJ pemerintah, tantangan tersebut di atas sudah dipahami. Dua modus utama yang sering dijadikan sarana perbuatan melawan hukum adalah pengaturan pemilihan penyedia barang jasa (proses lelang) dan mark up harga. Motif perbuatan ini harus dapat diidentifikasi agar saat APIP melakukan pengawasan berupa audit, unsur perbuatan melawan hukum dapat dipenuhi. Adapun mark up bertujuan untuk memperoleh uang dengan cara menekan harga dari yang seharusnya. Dalam hal ini, proses penyusunan dibuat seolah-olah sudah benar. Hal ini dapat terjadi melalui kolusi karena adanya pertemuan antar pemilik kepentingan, seperti KPA, PPK, dan Supplier. Berawal dari kondisi inilah muncul gagasan pengadaan secara elektronik.

Meski sistem PBJ telah diperbarui, tidak dipungkiri adanya permasalahan yang masih ditemukan. Hal ini bahkan terjadi pada proses pengadaan secara elektronik. Misalnya, pengaturan pemenang lelang yang dilakukan sebelum proses elektronik berlangsung. Pengaturan ditujukan agar pendaftaran penyedia hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu. Hal ini tentu mencederai hakikat adanya sistem e-lelang yang bertujuan membuka persaingan secara terbuka.

Arman menyebutkan bahwa untuk menjaga akuntabilitas, maka pasca diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibuatlah Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penugasan yang dilakukan oleh APIP adalah kegiatan assurance dan consulting. APIP ditantang untuk menjadi rujukan bagi stakeholder terkait Pengadaan Barang/Jasa, baik secara formal maupun materiil. “Auditor itu seharusnya lebih tua 1 hari", ujarnya yang menyiratkan untuk tidak melakukan kesalahan karena bagaimanapun akan terdeteksi oleh Auditor.

Adanya rasa takut dan khawatir bagi  pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PBJ merupakan hal yang wajar.  Dengan adanya perasaan tersebut, justru diharapkan muncul sikap waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. "Semoga Allah memberikan pertolongan untuk kita semua ketika melaksanakan tugas demi perbaikan bangsa dan negara", tutup Arman.

humas sulsel (tony sairdekut)



Share      

Berita Terkait:

14 Nopember 2018 12:00:23 / sakd1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
4 Fokus Pengawasan Kedeputian PKD Mengawal Akuntabilitas Pemerintah
14 Nopember 2018 08:48:42 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Bali Gelar Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Pemerintah
13 Nopember 2018 09:55:47 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kaper BPKP Kalbar Sampaikan Peran BPKP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
13 Nopember 2018 09:40:36 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP SulSel Dorong Percepatan Pembangunan PSN di Kab. Wajo
12 Nopember 2018 15:22:44 / ayuisniii / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pengarahan Calon ASN, Bekal Sebelum Mengabdi ke Seluruh Negeri