Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Riau Sosialisasikan Pedoman Pengawasan Pengadaan PBJ Pemerintah di Lingkungan APIP Se-Riau
05 Nopember 2018 08:43:25 / riau1 / dibaca: 67 kali / Kat: Sosialisasi

Riau (31/10) - "Pengadaan Barang Jasa (PBJ) merupakan titik rawan dari korupsi yang terjadi di instansi-instansi Pemerintah. Dari penelitian KPK, 70% korupsi terjadi pada PBJ. Untuk itu, BPKP berkepentingan untuk memberikan sosialisasi pengawasan PBJ kepada seluruh inspektur dengan para auditornya, yang dilaksanakan serentak di seluruh Pemda di Indonesia, dan tidak ketinggalan hari ini di Riau".

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin pada pembukaan sosialisasi Pedoman Pengawasan PBJ Pemerintah di Lingkungan Inspektorat se-Riau di Aula Inspektorat Provinsi Riau, Pekanbaru. 

Hadir dalam acara tersebut Tim Sosialisasi PBJ dari BPKP Pusat yang dikomandoi oleh Kapusinfowas BPKP Tri Handoyo. Sebagai fasilitator ruangan, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri tampak mendukung acara ini di samping para Inspektur lain yang juga hadir. Di samping itu, hadir pula Wildan selaku narasumber dari LKPP.

Di hadapan sekitar 35 peserta, Kaper BPKP Riau mengatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam pedoman pengawasan PBJ tidak hanya audit saja, tetapi juga pengawasan yang mengikuti proses pengadaan atau dikenal sebagai probity audit. Maka, pengetahuan yang ter-update atas peraturan terbaru dari PBJ menjadi penting agar auditor segera dapat melihat celah-celah risiko penyimpangan yang akan terjadi dalam proses pengadaan dan segera mendorong antisipasinya, serta memberikan early warning atas penyimpangan yang akan atau telah terjadi dengan segera. 

Di samping itu, pengawasan PBJ yang dimaksud dalam pedoman tidak hanya menyangkut pengawasan terhadap output, tetapi juga outcome. "Sekadar menunjukkan bahwa target fisik sudah 100% dan target penyerapan anggaran juga sudah 100%. Padahal, setelah selesai dibangun, bangunan itu tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat. Banyak terjadi hal seperti itu, seperti water treatment yang tidak berfungsi karena jauh dari sumber air, waduk yang jauh dari areal persawahan, bangunan sekolah yang berdiri di tengah hutan, jauh dari kawasan penduduk, dan sebagainya," papar Dikdik Sadikin. "Tentu, penilaian terhadap outcome ini pun menjadi cakupan pengawasan PBJ, agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."  Dengan pengetahuan pengawasan atas PBJ yang lebih baik pada auditor inspektorat, diharapkan pengawalan auditor inspektorat dapat lebih diandalkan. Hal ini penting guna menekan kebocoran yang terjadi pada anggaran pemerintah melalui proses PBJ dan meyakini manfaat dari hasil pembangunan bagi masyarakat. 

Lebih dari itu, Kaper BPKP Riau itu juga mengharapkan agar dengan sosialisasi ini, auditor tidak sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan integritasnya. Sehingga, auditor dapat "mewarnai" iklim yang kondusif bagi penegakkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik di Pemda. Bukan malah "larut" dalam permainan yang menyimpang dan berindikasikan korupsi. "Untuk itu, auditor juga harus berfungsi sebagai quality assurrer, mamastikan kebenaran yang sesuai dengan peraturan dan arah pencapaian tujuan instansi. Bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar," ujar Kaper BPKP Riau.   

"Kami bersyukur bahwa pemberi materi sosialisasi kali ini adalah mereka yang berdekatan dengan pengambil kebijakan di pusat. Sehingga apa yang disampaikan tentunya dapat dijamin validitasnya, yang menjadi jaminan kualitas informasi dan berguna untuk penugasan pengawasan bagi para auditor di inspektorat se-Riau', imbuh Dikdik.

Sementara itu, Kapusinfowas BPKP Tri Handoyo selaku Tim Sosialisasi, menyampaikan terima kasihnya atas fasilitasi yang telah diberikan sehingga acara sosialisasi pengawasan PBJ dapat terwujud di Bumi Lancang Kuning.  

(HUMAS BPKP RIAU / Setiahadi Pranoto)

 



Share      

Berita Terkait:

14 Nopember 2018 12:00:23 / sakd1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
4 Fokus Pengawasan Kedeputian PKD Mengawal Akuntabilitas Pemerintah
14 Nopember 2018 08:48:42 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Bali Gelar Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Pemerintah
13 Nopember 2018 09:55:47 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kaper BPKP Kalbar Sampaikan Peran BPKP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
13 Nopember 2018 09:40:36 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP SulSel Dorong Percepatan Pembangunan PSN di Kab. Wajo
12 Nopember 2018 15:22:44 / ayuisniii / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pengarahan Calon ASN, Bekal Sebelum Mengabdi ke Seluruh Negeri