Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kerja Sama Cash Management System dan Sosialisasi Pinjaman Daerah Prov. Papua Barat
02 Nopember 2018 10:26:43 / papuabarat1 / dibaca: 523 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Manokwari (31/10) - Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Cash Management System (CMS) dan Sosialisasi Pinjaman Daerah di Wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya wilayah Manokwari Raya diselenggarakan di Aula Utama Kantor Bank Papua Manokwari dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Direksi Bank Papua, Asisten III Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Teluk Wondama, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Teluk Bintuni, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak.

 

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Direksi Bank Papua, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Teluk Wondama, Bupati Pegunungan Arfak yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan Bupati Teluk Bintuni.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Bisnis dan Risiko Bank Papua Sadar Sebayang. Dalam sambutannya, dikemukakan bahwa Aplikasi CMS merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah, khususnya transaksi pencairan SP2D. Aplikasi CMS dapat mempercepat proses pencairan Kas di Rekening Kas Umum daerah (RKUD) ke kas tujuan dengan konsep realtime/online. Dengan Aplikasi CMS ini, pengelola keuangan Kas Daerah dapat mengetahui keadaan keuangan yang dikelola masing-masing Pemerintah Daerah secara realtime.

Pada acara ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Buyung Wiromo Samudro turut memberikan sambutan. Ia mengemukakan bahwa selain BPKP melakukan kegiatan assurance, juga melakukan kegiatan consulting yang salah satunya melalui pembinaan penggunaan aplikasi CMS. Aplikasi CMS menjadi satu rangkaian pengelolaan keuangan daerah, terhubung dengan SIMDA mulai dari perencanaan, penatausahaan keuangan sampai dengan pembayaran. CMS merupakan kelanjutan dari E-planning dan E-budgeting untuk mengurangi pelanggaran/penyalahgunaan anggaran. Adanya CMS dapat mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan. Pada kesempatan ini, ditegaskan bahwa BPKP siap mendukung upaya pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Asisten III Provinsi Papua Barat dalam sambutannya mengemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ Tahun 2017 Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan penerapan transaksi non tunai, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dengan begitu diharapkan pengelolaan keuangan daerah pada Pemda yang menggunakan Aplikasi CMS menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota di Papua Barat yang mengimplementasikan transaksi non tunai. Selain acara utama,  juga dilakukan pemaparan tentang pinjaman daerah oleh Bank Papua.

Saat ini pelaksanaan sistem SP2D on-line sedang dilakukan implementasi di Kab. Fakfak. Selanjutnya,  akan dilakukan implementasi di Kab. Teluk Wondama pada minggu kedua bulan November. Kegiatan Penandatanganan Kerja Sama CMS untuk wilayah Sorong Raya akan diselenggarakan di Kota Sorong pada tanggal 2 November 2018 dengan mengundang Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Kaimana, Kab. Fakfak, Kab. Maybrat dan Kab. Tambrauw.



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 09:05:02 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola, Arsada dan Perpamsi Jateng Tandatangani MoU
06 Nopember 2018 18:45:03 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Komisi XI DPR RI Terus Dorong PAD Naik
29 Oktober 2018 09:07:30 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pentingnya Koordinasi Pemda dengan BPKP Bangun Tata Kelola
27 Oktober 2018 16:02:28 / devina / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Insiasi Bentuk Community of Practice
22 Oktober 2018 10:07:42 / bali1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Delegasi Gubernur Kenya ke Pemprov Bali dan BPKP Bali