Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

APIP Berkoordinasi, Awasi Pengadaan PNS Tahun 2018
11 Oktober 2018 10:27:14 / jateng1 / dibaca: 948 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Semarang (8/10) - Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018, bertempat di Ruang Aula Amarta lantai tiga.

 

Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018 dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, didampingi Koordinator Pengawas Bidang IPP-2 Alfiandry selaku narasumber dan Pengendali Teknis Bidang IPP Endang Suhendar. Rapat dihadiri oleh para Inspektur, para Inspektur Pembantu, serta para Aparat Pengawasan Iintern Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenpan Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, diperlukan koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS tahun 2018 antara APIP kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Dijelaskan pula oleh Samono  bahwa  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,  baik di pusat maupun di daerah diminta berperan aktif sebagai pengawas seluruh tahapan pengadaan PNS tahun 2018. Arahan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan APIP di daerah dapat menjadi bagian dari Pansel Instansi daerah. APIP diminta untuk menyakinkan bahwa proses pengadaan dan pengangkatan CPNS berjalan secara proper dan akuntanbel, sehingga bisa diperoleh calon ASN yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, baik jumlah maupun alokasinya.

Lebih lanjut Samono mengatakan bahwa monitoring pengawasan dilakukan sejak tahapan pengumuman / pendaftaran sampai tahap akhir pengumuman kelulusan. Hasil pengawasan APIP dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas. BPKP membuat aplikasi melalui Google Form yang digunakan sebagai media pengawasan secara online. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan dan konsolidasi data mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.

Rapat Koordinasi Pengawasan dilanjutkan dengan paparan dari Koordinator Pengawasa IPP-2 Alfiandry selaku Narasumber dan Endang Suhendar yang menyampaikan tentang Gambaran umum pengadaan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua tahapan utama yaitu Penyusunan dan penetapan kebutuhan oleh Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan Pengadaan oleh Panselnas dan Pansel Instansi.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)



Share      

Berita Terkait:

12 April 2019 11:06:39 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kementerian LHK Capai Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
28 Maret 2019 14:33:23 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Wakil Gubernur DIY Harap BPKP Terus Dorong APIP ke Level 3
22 Maret 2019 10:00:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Ngobrol Strategi Penguatan Dua Pilar Akuntabilitas
21 Maret 2019 16:33:17 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Inklusif, Tata Kelola Tanggung Jawab Bersama
21 Maret 2019 11:45:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019, Pemerintah Semakin #NyataAkuntabel