Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sinjai Koordinasi dengan BPKP Tingkatkan Pengelolaan APBD dan APBDes
11 Oktober 2018 09:11:23 / sulsel1 / dibaca: 407 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Sinjai (1/10) - Bertempat di Rumah Jabatannya, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa menyambut kedatangan Arman Sahri Harahap, selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Andi Seto Gadhista Asapa mengundang Arman Sahri Harahap untuk memaparkan tentang penatausahaan keuangan yang baik dan benar, baik APBN, APBD, maupun APBDes. Pemaparan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah, Seluruh Kepala OPD dan jajarannya.

Acara dibuka oleh sambutan Andi Seto Gadhista Asapa, yang menyampaikan bahwa seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka sepatutnya pula kita seluruh jajaran pemerintah daerah makin meningkatkan kemampuan dalam menganalisa, menelaah, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat.

Arman dalam pemaparannya mengatakan bahwa BPKP mengembangkan 3 strategi pengawasan, yaitu Strategi pre-entif dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders. Lalu, Strategi peventif dengan membangun sistem deteksi dini (early warning system), dan strategi represif yaitu penegakan hukum.

Untuk mengaktualisasikan 3 strategi tersebut, BPKP melakukan 2 aktivitas utama yaitu Aktivitas Assurance (penjaminan mutu) dan Aktivitas Consulting (pemberian jasa konsultasi). Aktivitas tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten Sinjai. Sehingga keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya dapat dijamin, prosesnya dilaksanakan secara transparan.

Arman juga menegaskan bahwa peran pengawasan sudah berubah. Dulu aparat pengawasan selalu dihindari untuk bisa ditemui. Karena pola pengawasan di masa lalu mengedapankan aspek represif, yaitu watchdog. Saat ini aparat pengawasan telah kembali ke fitrahnya, APIP adalah bagian dari manajemen, APIP adalah bagian dari eksekutif. Sehingga keberadaaan APIP bagi pemerintah, harus bisa memeberikan nilai tambah melalui kegiatan pengawasan secara efektif dan independen. Kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus kredibel, yang hanya dapat dihasilkan melalui suatu kegiatan pengawasan yang objektif dan independen.

“Saya berharap adanya perhatian pada aparat pengawasan, baik itu untuk meningkatkan kapasitas organisasi, maupun kapasitas individu, orang-orang yang ada di dalamnya,” jelas Arman.

Kepala Perwakilan juga menegaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah peningkatan maturitas SPIP untuk mencapai level 3 sesuai RPJMN. “Tidak ada yang tidak mungkin, kata kunci hanya satu yaitu komitmen, kemudian yang dilaksanakan secara konsisten.”

Kemudian untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sinjai, Arman mengajak Pemerintah Daerah Sinjai untuk menggunakan tools yang dikembangkan oleh BPKP, antara lain Simda Keuangan, Siskeudes, dan Simda Pendapatan.

(humas sulsel/onoz)



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 09:05:02 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola, Arsada dan Perpamsi Jateng Tandatangani MoU
06 Nopember 2018 18:45:03 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Komisi XI DPR RI Terus Dorong PAD Naik
02 Nopember 2018 10:26:43 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kerja Sama Cash Management System dan Sosialisasi Pinjaman Daerah Prov. Papua Barat
29 Oktober 2018 09:07:30 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pentingnya Koordinasi Pemda dengan BPKP Bangun Tata Kelola
27 Oktober 2018 16:02:28 / devina / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Insiasi Bentuk Community of Practice