Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan penerimaan PNS 2018 Provinsi Maluku Utara
05 Oktober 2018 17:32:32 / malut1 / dibaca: 771 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Ternate (4/10) - Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersama dengan 11 Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Pengawasan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara yang bertempat di ruang laboratrium Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) nomor 22 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Panitia seleksi Nasional PNS tahun 2018, dimana BPKP berperan sebagai anggota tim pengarah dan juga sebagai ketua tim pengawas.

Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nugroho Sudardono dalam arahannya menjelaskan pembagian antara peran BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan  APIP provinsi dan kabupaten/kota.  Peran BPKP adalah  memantau dan memastikan APIP daerah melakukan pengawasan semua tahapan  pengadaan PNS di instansi masing -masing serta melakukan uji petik pengawasan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB), sedangkan APIP daerah terjun langsung di lokasi lokasi ujian dan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan seleksi mulai dari pendaftaran hingga pengumuman kelulusan serta melakukan reviu SKD dan SKB.

Dengan berjalannya pengawasan atas proses pengadaan PNS ini diharapkan dapat tercapai tujuan antara lain: memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, dan netral. Lalu, mewujudkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik, serta memperoleh Putra/Putri terbaik bangsa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

 

 

Humas Malut (MJP/TM)



Share      

Berita Terkait:

12 April 2019 11:06:39 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kementerian LHK Capai Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
28 Maret 2019 14:33:23 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Wakil Gubernur DIY Harap BPKP Terus Dorong APIP ke Level 3
22 Maret 2019 10:00:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Ngobrol Strategi Penguatan Dua Pilar Akuntabilitas
21 Maret 2019 16:33:17 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Inklusif, Tata Kelola Tanggung Jawab Bersama
21 Maret 2019 11:45:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019, Pemerintah Semakin #NyataAkuntabel