Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Aparat Desa
05 Oktober 2018 17:30:33 / bengkulu1 / dibaca: 489 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bengkulu Tengah (2/10) - Rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu bertempat di aula Hotel Puncak Tahura Bengkulu Tengah.  Kegiatan dihadiri 350 peserta yang terdiri dari camat, kepala desa, dan sekretaris desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rakor dibuka oleh Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli. Dalam sambutannya, Ferry  mendukung program BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan perlindungan kepada kepala desa dan perangkat desa sambil tetap mengingatkan jajarannya agar terus berkoordinasi dengan BPKP untuk menghindari temuan-temuan yang tidak diinginkan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Y Aris Daryanto dalam sambutannya mengatakan BPJS Ketenagakerjaan dikhususkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja non PNS dan non TNI/POLRI berkaitan dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana mengingatkan perangkat desa untuk selalu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang disepakati.

Untuk itu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan aplikasi Siskeudes dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.  Jika mengalami kesulitan dalam pemanfaatan aplikasi siskeudes silakan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, satgas kabupaten, inspektorat kabupaten dan jika belum menemukan solusi silakan bertanya ke BPKP.

Bram Brahmana juga menyampaikan dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa sehari-hari selalu menghadapi risiko sehingga perlu adanya jaminan sosial untuk melindungi kades dan perangkat desa dari adanya risiko terhadap kecelakaan dan kematian. Sehingga adanya BPJS Ketenagakerjaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, iurannya dapat dialokasikan di APBDes dari pos ADD. Dengan adanya pemberian jaminan sosial ini, diharapkan aparatur desa merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat.



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 09:05:02 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola, Arsada dan Perpamsi Jateng Tandatangani MoU
06 Nopember 2018 18:45:03 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Komisi XI DPR RI Terus Dorong PAD Naik
02 Nopember 2018 10:26:43 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kerja Sama Cash Management System dan Sosialisasi Pinjaman Daerah Prov. Papua Barat
29 Oktober 2018 09:07:30 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pentingnya Koordinasi Pemda dengan BPKP Bangun Tata Kelola
27 Oktober 2018 16:02:28 / devina / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Insiasi Bentuk Community of Practice