Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penguatan SPIP melalui SIMDA Perencanaan Terintegrasi
05 Oktober 2018 17:26:51 / sumbar1 / dibaca: 172 kali / Kat: SIMDA

Padang (03/10) - Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop Penguatan Sistem Pengendalian Intern dengan SIMDA Perencanaan yang Terintegrasi melalui Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta Penyerahan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Level 3 kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini diselenggarakan pada Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 03 s.d. 05 Oktober 2018. Peserta pada kegiatan Workshop ini yaitu Satgas SIMDA pada Pemerintah Daerah Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan.

Acara dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Wakil Walikota Solok Reinier, para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah 10 (sepuluh) Daerah Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan, serta seluruh Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Perwakilan Danny Amanda dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya pembinaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Barat. “Utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah secara professional, terbuka transparan dan bertanggungjawab. Upaya tersebut salah satunya dengan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penggunaan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem Informasi yang di kembangkan oleh BPKP. Hal tersebut tergambar dari Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan yang telah digunakan oleh sembilan pemerintah daerah dan satu pemerintah daerah yang akan menggunakan pada tahun 2019 yaitu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya," jelas Danny.

Dalam rangka melengkapi implementasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, BPKP Pusat melalui tim pengembang SIMDA telah mengembangkan subsistem perencanaan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan praktek pengelolaan yang baik, aplikasi tersebut adalah aplikasi SIMDA Perencanaan. “Dengan hadirnya SIMDA Perencanaan, relevansi antara dokumen perencanaan dapat lebih valid dan memadai dan tentu harus diiringi dengan konten, substansi dan proses perencanaan yang juga memadai,” tambah Danny.

Selanjutnya, sebagai Keynote Speaker kegiatan Workshop, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menyampaikan apresiasinya terkait capaian level 3 Maturitas SPIP di Wilayah Sumatera Barat dan implementasi aplikasi SIMDA. “Selamat atas capaian level 3 SPIP kepada Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kepada Kota Solok. Selamat juga kepada Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan.”

Terkait pencapaian Opini atas Laporan Keuangan dan Maturitas SPIP Gatot mengingatkan bahwa yang terpenting adalah esensi dari WTP dan Level 3 tersebut. “Jangan hanya kita mendapatkan level 3 saja, tetapi angka 3-nya benar secara esensi bukan hanya nilai. Jangan hanya WTP saja tapi esensi dari WTP itu yang terpenting. Jangan sampai sudah WTP, besoknya kena OTT,” terangnya.

Gatot menerangkan bahwa dahulu kita mengenal korupsi ada di pelaksanaan anggaran, sekarang korupsi sudah dimulai dari perencanaan. Oleh karena itu Governance harus dibentengi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap tahapan pelaksanaan pemerintahan mulai perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut BPKP telah mengembangkan aplikasi SIMDA Perencanaan yang merupakan sub sistem dari Aplikasi SIMDA Keuangan yang telah dikembangkan sebelumnya. Hadirnya Aplikasi SIMDA Perencanaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan mulai dari tahap perencaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Gatot juga menyampaikan bahwa SPIP dan APIP merupakan 2 pilar bangunan dari Pemerintah yang diperlukan untuk terwujudnya good governance dan clean government.

Dengan diselenggarakannya Workshop ini diharapkan adanya peningkatan kompetensi bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi Tim Satgas SIMDA pada Pemerintah Daerah yang telah dibentuk dalam rangka implementasi SIMDA Perencanaan, utamanya terkait dengan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang merupakan elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Penyerahan laporan juga diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang saat ini dalam proses mencapai level 3.

Humas BPKP Sumbar(Rief, AP, Rudi)



Share      

Berita Terkait:

15 Oktober 2018 08:25:47 / babel2 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kick Off Implementasi SIMDA Perencanaan (E-Planning) Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
12 September 2018 09:43:13 / diy1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPKP Optimalkan Simda Perencanaan
10 Agustus 2018 09:21:18 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Workshop Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Bungo
10 Agustus 2018 09:11:55 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Berkoordinasi untuk Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
07 Agustus 2018 10:33:48 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Launching Integrasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan di Pemprov Sulbar