Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Bantaeng dan BPKP kerjasama Perkuat Implementasi Siskeudes
05 Oktober 2018 17:20:09 / sulsel1 / dibaca: 59 kali / Kat: Siskeudes

Bantaeng (28/9) - Workshop Evaluasi Implementasi Aplikasi Siskeudes dalam Tata Kelola Keuangan Desa diselenggarakan di Gedung Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng. Acara tersebut merupakan inisiasi dari BPKP dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam upaya untuk mendorong peningkatan pengelolaan akuntabiitas keuangan daerah khususnya di Kabupaten Bantaeng.

Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP Bea Rejeki Tirtadewi, Pemeriksa Madya BPK RI Perwakilan Sulsel Wahida, Kanit III Subdit Tipikor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kompol Abdul Muttalib, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Arman Sahri Harahap serta dipandu oleh Asisten II Kabupaten Bantaeng Syamsul Suli.

Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Abdul Wahab dan menghadirkan 100 peserta yang terdiri dari elemen penting seluruh desa yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu kepala desa dan jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Amir Uskara menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan daerah yang inklusif, DPR RI telah bekerjasama dengan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan APBN dikelola secara sehat, aman dan berkeadilan. Dilanjutkan Amir bahwa upaya nyata yang dilakukan oleh DPR adalah menjaga alokasi 20% anggaran untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan tema RAPBN 2019 yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Bea Rejeki Tirtadewi, selaku Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP, mengungkapkan pentingnya pengaplikasian Siskeudes dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan desa khususnya di Bantaeng. Bea menegaskan bahwa untuk mencapai kondisi yang baik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat melakukan beberapa perbaikan ke depannya, antara lain membuat kebijakan tertulis yang mewajibkan seluruh pemerintah desa menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 143/8350/BPD dan Surat Edaran KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Selain itu, Pemerintah Daerah Bantaeng diharapkan mampu membentuk satgas Siskeudes di tingkat kabupaten dan kecamatan, membentuk klinik desa khusus, serta membuat kebijakan terkait penggantian aparat desa dan operator Siskeudes oleh Kepala Desa yang baru terpilih.

Terkait dengan pemeriksaan dana desa, Pemeriksa Madya BPK RI Perwakilan Sulsel Wahida mengatakan bahwa pada tahun 2018 akan dilakukan jenis pemeriksaan kinerja tematik untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaandan alokasi dana desa. Sedangkan Kompol Abdul Muttalib dalam paparannya mengingatkan untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur agar tidak tersangkut dengan masalah hukum.

Diakhir acara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap menjelaskan komitmen BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di daerah. Arman juga menjelaskan tugas BPKP dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik melalui cara pre-entif, dengan dilakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Lalu secara preventif dengan mendeteksi dan mencegah penyimpangan yang berindikasi korupsi, serta represif dengan memastikan adanya penegakan hukum untuk memberi efek jera.

(humas-sulsel/rifat/noz/poel)



Share      

Berita Terkait: