Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
28 September 2018 12:58:43 / kaltim1 / dibaca: 491 kali / Kat: Presiden

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta menekankan bahwa penyelesaian pembangunan tol Balikpapan - Samarinda harus memenuhi tata kelola yang baik (good governance), oleh karena itu dalam pelaksanaannya diminta untuk melakukan konsultasi kepada BPKP terkait aspek administrasi dan konsultasi kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait dengan aspek hukum.

Salah satu wujud BPKP dalam mengimplementasikan Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah meningkatkan  pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan hadir pada rapat Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta

Rapat ini dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda yaitu dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PT Jasamarga Balikpapan – Samarinda dan BUMN, untuk membahas tentang mitigasi kekurangan anggaran untuk Seksi 1 (APBD, percepatan pembebasan lahan, pendampingan pengamanan pekerjaan konstruksi, dan proses pengalihan aset Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD

Melalui rapat tersebut telah menghasilkan rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dengan target dapat dibuka secara fungsional mulai bulan Maret 2019. Selain itu Febri Calvin Tetelepta menekankan bahwa penyelesaian ini harus memenuhi tata kelola yang baik (good governance), oleh karena itu dalam pelaksanaannya diminta untuk melakukan konsultasi kepada BPKP terkait aspek administrasi dan konsultasi kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait dengan aspek hukum. (Mujono)



Share      

Berita Terkait:

01 Nopember 2018 10:16:19 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden RI: Laut dan Samudra adalah Masa Depan Kita
03 September 2018 14:18:26 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Kunjungan DIY, Presiden Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Sleman
28 Agustus 2018 08:43:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Instruksikan BNPB Usulkan Anggaran Dana Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok
21 Agustus 2018 08:25:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Perkuat Pemerataan, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 Tembus Rp832,3 Triliun
20 Agustus 2018 13:34:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pidato di Depan MPR, Presiden Jokowi: Pengangguran Turun Jadi 5,13%, Gini Rasio Turun Jadi 0,389