Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
28 September 2018 12:58:43 / kaltim1 / dibaca: 5249 kali / Kat: Presiden

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta menekankan bahwa penyelesaian pembangunan tol Balikpapan - Samarinda harus memenuhi tata kelola yang baik (good governance), oleh karena itu dalam pelaksanaannya diminta untuk melakukan konsultasi kepada BPKP terkait aspek administrasi dan konsultasi kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait dengan aspek hukum.

Salah satu wujud BPKP dalam mengimplementasikan Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah meningkatkan  pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan hadir pada rapat Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta

Rapat ini dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda yaitu dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PT Jasamarga Balikpapan – Samarinda dan BUMN, untuk membahas tentang mitigasi kekurangan anggaran untuk Seksi 1 (APBD, percepatan pembebasan lahan, pendampingan pengamanan pekerjaan konstruksi, dan proses pengalihan aset Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD

Melalui rapat tersebut telah menghasilkan rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dengan target dapat dibuka secara fungsional mulai bulan Maret 2019. Selain itu Febri Calvin Tetelepta menekankan bahwa penyelesaian ini harus memenuhi tata kelola yang baik (good governance), oleh karena itu dalam pelaksanaannya diminta untuk melakukan konsultasi kepada BPKP terkait aspek administrasi dan konsultasi kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait dengan aspek hukum. (Mujono)



Share      

Berita Terkait:

17 Juni 2020 14:55:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi: Pemerintah Tak Main-Main Soal Akuntabilitas
11 Juni 2020 11:36:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pimpinan BPKP Ikuti Arahan Presiden terkait Adaptasi Kebiasaan Baru
10 Juni 2020 17:48:58 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Arahkan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru
03 Juni 2020 12:08:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Arahkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN 2020
06 Pebruari 2020 15:16:49 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Bengkulu