Belajar dari Negeri Ginseng Guna Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

Jakarta (17/9) - Knowledge Sharing Program (KSP) adalah platform yang diluncurkan oleh Ministry of Economy and Finance (MOEF) Korea sebagai media sharing knowledge dan menjalin kerja sama yang solid di bidang ekonomi maupun politik dengan negara-negara partner, salah satunya Indonesia. BPKP berkesempatan untuk bertukar pengalaman dan insight dengan Korean Development Institute (KDI) yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Membuka pre-eliminary discussion pagi itu, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia menyambut hangat delegasi Korean Development Institute (KDI) dan tim counterpart dari unit kerja terkait di BPKP. Dadang menyebutkan bahwa program yang akan berlangsung hingga tahun 2019 mendatang ini merupakan tindak lanjut dari proposal kerja sama yang telah diajukan tahun lalu. Terdapat tiga topik yang akan menjadi bahasan pada KSP BPKP-KDI, yaitu Capacity Building Policy, Strengthening Government Risk Management, dan Case Study for Audit Process in E-Finance System.

Delegasi KDI yang terdiri dari Joo Young Jin (Head of Senior Advisor), Lee Jong Won (Principal Investigator), Ryu Sangyub (Researcher), Jang Jiho (Researcher), Kwon Kyoungdoug (Program Manager), Kim Junhee (Program Officer), dan Lee Seung Ju (Program Officer) memaparkan masing-masing topik yang ditawarkan kepada tim counterpart. Atas ketiga topik tersebut selanjutnya akan disepakati kedalaman cakupan yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Berbeda dengan Indonesia yang memisahkan auditor eksternal dan internal pemerintahnya, Board of Audit and Inspection Korea melakukan kedua fungsi tersebut dengan langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Ryu Sangyub, salah satu peneliti dalam program ini menyatakan bahwa Korea dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dalam sistem pemerintahannya sehingga sharing knowledge di antara kedua negara akan memberikan insight dalam rangka perbaikan tata kelola di masing-masing negara.

 

(Humas Pusat)