Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: 76 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta, (6/9) - Kemenkeu – Salah satu strategi Pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan adalah melalui penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terutama bagi komoditas barang impor yang bisa disubstitusi di dalam negeri dan memperhatikan perkembangan industri nasional. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dengan tema “Kebijakan Pajak Penghasilan Dalam rangka Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan” bertempat di Aula Djuanda, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (05/09). 

“Untuk komoditas yang non migas, kami (Kementerian Keuangan) bersama-sama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengidentifikasi barang-barang apa saja yang sebetulnya bisa kita kendalikan dalam situasi sekarang ini. Maka kami keluar dengan 1.147 pos tarif yang kita akan lakukan tindakan pengendalian melalui instrumen PPh,” kata Menkeu di depan para wartawan.

Gejolak perekonomian global telah memberikan tekanan bagi neraca transaksi berjalan (current account) di berbagai negara terutama emerging countries, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan data yang dikutip dari Keterangan Pers Kementerian Keuangan Nomor: 40/KLI/2018 tanggal 5 September 2018, pada semester I tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6 persen terhadap PDB). 

Salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5 persen year to date Juli 2018) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (11,4 persen year to date Juli 2018).

Menkeu menekankan bahwa pengendalian tarif melalui instrumen fiskal PPh atas 1.147 item komoditas impor tersebut telah dilakukan melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh sehingga diharapkan tepat sasaran dan tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian Indonesia. Dari hasil tinjuan bersama antar kementerian terkait, Pemerintah menyimpulkan perlunya penyesuaian tarif  PPh Pasal 22 terhadap 1.147 item komoditas.  

“Jadi instrumen fiskal PPh ini kami lakukan secara langsung memang bertujuan untuk mengendalikan impor dari barang-barang, namun kami melakukan penelitian detail agar tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian. Pengaruhnya seminimal mungkin untuk kegiatan yang produktif,” jelas Menkeu. 

Selain itu, pemilihan penggunaan instrumen fiskal PPh Pasal 22 dalam pengendalian tarif dilakukan dengan pertimbangan bahwa PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan di awal yang dapat dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran PPh terutang di akhir tahun pajak. Hal ini pada prinsipnya tidak akan memberatkan industri (importir).

Barang-barang impor yang dikenakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas 1.147 pos tarif adalah sebagai berikut:
1. 210 item komoditas kategori barang mewah (misalnya mobil, CPU, dan motor besar), PPh Pasal 22 dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen.
2. 218 item komoditas kategori barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri (misalnya barang elektronik, barang keperluan sehari-hari, serta peralatan mask/dapur), PPh pasal 22 dinaikkan dari dari 2,5 persen menjadi 10 persen.
3. Sedangkan mayoritas barang sebanyak 719 item komoditas, termasuk seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya (misalnya bahan bangunan, ban, peralatan elektronik audio-visual dan tekstil) dikenakan kenaikan PPh Pasal 22 dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. (btr/ind/nr)

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kendalikan-defisit-neraca-transaksi-berjalan-pemerintah-menyesuaikan-tarif-pph-pasal-22-terhadap-1147-komoditas/



Share      

Berita Terkait:

12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba
03 September 2018 14:24:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Inginkan Pelayanan PPID Kemenkeu Jadi Inspirasi Bagi K/L Lainnya
03 September 2018 14:06:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Sampaikan Besaran Penggunaan APBN Untuk Asian Games 2018
20 Agustus 2018 13:42:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Indikator-Indikator Perekonomian Indonesia Positif