Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dengan Koordinasi yang Baik, Tingkatkan Peran APIP dan APH
10 Agustus 2018 16:30:03 / bali1 / dibaca: 417 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Denpasar (7/8) - “Koordinasi dan Kerjasama antara APIP dan APH bertujuan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir atau gamang dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bertindak, karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan. Jadi koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana ataupun melindungi Koruptor”, demikian sambutan Inspektur Jendral Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama APIP dengan APH Kabupaten/Kota se Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/PK-APIP-APH.gifPenandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh sembilan Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, sembilan Kepala Kejaksaan Negeri Kab/Kota, dan sembilan Kepala Kepolisian Resort Kab/Kota se-Bali itu disaksikan langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Irjen Kemendagri, Perwakilan dari Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pimpinan DPRD Prov. Bali.

Penandatangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono serta para Inspektur Kabupaten/Kota Se Bali.

Irjen Kemendagri dalam sambutannya menekankan kepada para APIP agar dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi APIP, “Jangan sekali-kali merubah rekomendasi yang seharusnya pidana menjadi administrasi, dan APIP harus tegak lurus terhadap standar kode etik”, tegas Sri Wahyuningsih.

Pada kesempatan tersebut Irjen Kemendagri juga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat perlu dilakukan, karena belum samanya persepsi APIP dan APH di tingkat daerah terkait kapan melakukan koordinasi, untuk itu dalam penanganan kasus perlu koordinasi yang baik agar penegakan hukum berjalan efektif. “Apabila terbukti indikasi korupsi maka ditingkatkan ke penyidikan, apabila indikasi administrasi maka APIP berperan dalam proses sanksi administrasi,” jelas Sri Wahyuningsih.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara APIP dengan APH yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten/Kota se-Bali. Melalui program ini, Gubernur berharap tidak ada Kepala Daerah di Bali kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Selain itu Made Mangku Pastika juga mengatakan bahwa penandatangan ini diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama. Terhadap permasalahan yang ada, dan bahkan berpotensi terus berkembang, harus dirumuskan sarana dan solusi yang tepat, yang semuanya bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel pada seluruh jajaran Pemerintahan Daerah di Bali.

“Sementara secara internal. dalam implementasi sistem pengawasan intern, Saya terus mengefektifkan peran Inspektorat Provinsi sebagai APIP, sesuai fungsi dan kewenangannya dalam mengawal dan mengawasi penyelengaraan pemerintahan daerah, serta berkoordinasi intensif dengan perwakilan BPKP dan BPK di Bali”, jelas Gubernur Bali.

Pada akhir sambutannya Made Mangku Pastika berharap dengan telah dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini bisa memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Bali dan secara umum memantapkan implementasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas, guna mempercepat terwujudnya clean government dan good governance di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali (AS).



Share      

Berita Terkait:

17 Oktober 2018 19:05:31 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP SulSel Memfasilitasi Pemkab Pinrang dalam Tata Kelola Keuangan Daerah.
15 Oktober 2018 09:02:36 / diy1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi Evaluasi Kerja Sama BPKP DIY Dengan Setda Kabupaten Magelang
11 Oktober 2018 09:11:23 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinjai Koordinasi dengan BPKP Tingkatkan Pengelolaan APBD dan APBDes
08 Oktober 2018 08:48:43 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Bupati Bone Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas dengan BPKP
05 Oktober 2018 17:30:33 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Aparat Desa