Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

KPK Gelar Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP
07 Agustus 2018 07:24:16 / diy1 / dibaca: 542 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Yogyakarta (30/7) - Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) menggelar Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah se DIY bertempat di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Workshop yang diselenggarakan selama empat hari sejak Senin (30/7) tersebut diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari pegawai dari enam inspektorat di wilayah DIY dan Perwakilan BPKP DIY.

Ketua Satgas Wilayah IV KORSUPGAH KPK RI Wuryono Prakosa mengungkapkan tahun ini DIY bersama 9 provinsi yang lain menggenapi 34 provinsi yang bersama KPK turut dalam program pencegahan korupsi terintegrasi di tahun 2018. Wuryono berharap tahun ini tingkat korupsi di Indonesia menurun.

Ia berpendapat bahwa tulang punggung program ini di masing-masing daerah adalah Inspektorat. Menu standar KPK sebagaimana telah untuk Yogyakarta telah dideklarasikan bersama oleh seluruh bupati dan walikota disaksikan aparat penegak hukum dan Perwakilan BPKP DIY, terdiri dari perencanaan penganggaran, perizinan, manajemen SDM dan salah satu menu wajib adalah penguatan APIP terutama kapabilitas dan maturitas SPIP.

Momentum  membangun kapabilitas APIP tidak hanya dari sisi personil tetapi dari sisi anggaran dan SDM. Wuryono berharap skill APIP akan meningkat setelah pelaksanaan workshop ini. Materi workshop tidak seluruhnya disampaikan melalui workshop tetapi juga diupload  di e-learning KPK. Sertifikat dapat diberikan setelah post test yang dikerjakan secara online melalui e-learning  selesai dikerjakan.

Workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana. Slamet Tulus dalam sambutan pembukaan mengungkapkan berita mengenai korupsi masih memenuhi media elektoronik dan cetak. Data dari KPK menunjukkan hampir 80% kasus korupsi di Indonesia ditemukan dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Bahkan penyimpangan tidak hanya terjadi saat pelaksanaan pengadaan tetapi sudah tampak sejak perencanaan. Begitu pentingnya bagi aparat internal pemerintah dalam rangka mengawal proses pengadaan barang dan jasa.

APIP perlu memahami kemungkinan-kemungkinan kecurangan proses sejak perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan tahap serah terima barang. Sesuai Permendagri nomor 110 tahun 2017 mengenai kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan tugas APIP, di tahun 2018 ini dinyatakan kebijakan pengawasan berbasis prioritas risiko. Risiko yang dimaksud adalah fraud. Bagaimana dengan Yogyakarta? Berdasarkan data KPK ternyata dalam kurun waktu 2015 sampai dengan Februari 2018, terkait penyelenggaraan keuangan daerah terdapat 192 pengaduan. Artinya potensi risiko ada.

“Melalui workshop diharapkan pemahaman penanganan risiko melalui audit investigatif. Hal ini sejalan dengan yang dimandatkan dalam Permendagri 35 tahun 2018 bahwa kebijakan pengawasan untuk tahun 2019 salah satunya dengan mengikuti bimbingan teknis audit investigatif," ungkap Slamet Tulus mengakhiri sambutannya.

Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah se DIY ini diampu oleh KPK bersama LKPP, Perwakilan BPKP DIY, Kejaksaan Tinggi dan APH. Narasumber Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP M. Aris Supriyanto menyampaikan materi tentang pengenalan modus PBJ dan studi kasusnya. M. Satoto dan Dwi Atmoko Danardono dari Perwakilan BPKP DIY mengupas mengenai audit investigatif beserta studi kasusnya. Koordinator Kejaksaan Tinggi DIY Kristanti Yuli Purnawanti dan Faizal Banu, Jaksa dan SatgasSus Penyelesaian Penanganan Perkara Tipikor pada Kejaksaan Tinggi DIY menyampaikan studi kasus TPK. Irwasda Polda DIY Adi Wibowo menyampaikan materi mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat oleh APH. Sementara Bambang Widianto, Auditor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mengakhiri seluruh rangkaian workshop dengan menyampaikan materi mengenai peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

16 Oktober 2018 08:33:33 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah
11 Oktober 2018 10:33:36 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
APIP Daerah yang Kuat, Bersama Mencegah Korupsi
11 Oktober 2018 10:27:24 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Rapat Koordinasi Pengawasan pengadaan CPNS Tahun 2018
11 Oktober 2018 10:27:14 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
APIP Berkoordinasi, Awasi Pengadaan PNS Tahun 2018
05 Oktober 2018 17:32:32 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Koordinasi Pengawasan penerimaan PNS 2018 Provinsi Maluku Utara