Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

RUU PNPB Disusun untuk Paket Kebijakan Ekonomi
26 Juli 2018 14:33:39 / adminkita / dibaca: 918 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta, 25/07/2018 Kemenkeu- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan RUU PNBP (Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak) perlu disusun untuk menyesuaikan dengan paket kebijakan ekonomi serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP. Saat ini, RUU PNBP siap dibahas ke sidang paripurna dengan tujuh fraksi telah menyetujuinya.

"Pokok-pokok perubahan RUU PNBP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR antara lain penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP sekaligus untuk memperjelas perbedaannya dengan pajak dan pungutan/retribusi daerah," jelas Menkeu di ruang rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (25/07) pada rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR. 

Selanjutnya, pokok perubahan kedua, objek PNBP terdiri dari 6 klaster, yaitu pertama pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara. Kedua, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. 

Ketiga, pengaturan tarif PNBP dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kondisi tertentu. 

Keempat, penguatan pengawasan oleh Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan PNBP. 

Kelima, penyempurnaan aturan pengelolaan PNBP termasuk penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP untuk unit-unit di lingkungan kerja dalam rangka peningkatan layanan.

Keenam, penyempurnaan mekanisme pemeriksaan PNBP, keberatan, keringanan (berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan) dan pengembalian PNBP.

Terakhir, ketentuan pidana berupa denda 4 (empat) kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, bagi Wajib Bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar. 

DPR berharap agar tarif 0% untuk pelayanan publik terutama di bidang kesehatan dapat segera diwujudkan agar masyarakat miskin dapat merasakan manfaatnya.(mra/ind/nr)

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita



Share      

Berita Terkait:

16 April 2019 16:27:22 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi BPK dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
09 April 2019 09:11:35 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kunjungan Reses Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali
29 Maret 2019 10:34:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta Tingkatkan Pelayanan Publik
25 Maret 2019 09:04:02 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pabar Raih IKPA Terbaik Ke-2 Tahun Anggaran 2018
11 Pebruari 2019 14:36:07 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tinjau Posko Pencairan Dana Stimulan, BPKP NTB Kunjungi Bupati KLU