Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Wamenkeu Minta Perhatikan Piutang Pemerintah Tak Tertagih
24 Juli 2018 16:07:06 / adminkita / dibaca: 259 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta, 23/07/2018 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menegaskan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat berbenah diri dengan piutang Pemerintah yang tidak tertagih. Apalagi jumlah piutang tersebut dan penyisihan piutang setiap saat semakin meningkat. Hal ini disampaikan Wamenkeu dalam pidato pembukaan Workshop Piutang Negara dengan tema “Pengelolaan Piutang Negara yang Akuntabel dan Sesuai Ketentuan” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, pada Senin (23/07). 

“Konsep nett receivable value (piutang bersih), jumlah (piutang) yang disajikan harus bisa ditagih. Melihat fakta bahwa LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat lima tahun terakhir itu menunjukkan piutang brutto dan nilai penyisihan piutang semakin besar dan bernilai material,” kritik Wamenkeu.

Jumlah piutang tak tertagih di tahun 2013 senilai Rp147,7 triliun dan penyisihan piutangnya 73% atau Rp107,9 triliun. Menurut Wamenkeu hal itu jarang terjadi di perusahaan swasta atau korporasi dimana rata-rata hanya sebesar 10% atau 5% saja. 
    
Selain itu, Wamenkeu juga mengeluhkan bahwa jumlah piutang tidak tertagih tersebut serta penyisihannya semakin besar dan bersifat material mencapai ratusan triliun rupiah. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah memiliki sistem pengendalian internal & kebijakan yang lebih kuat dalam penyisihan utang.

“Bahkan di tahun 2017 meningkat lagi jumlahnya menjadi 158,6 triliun dan yang disisihkan tidak tanggung-tanggung 80,3%. Jadi Rp127,3 triliun. Ini luar biasa. Sehingga temuan BPK supaya Pemerintah memiliki sistem dan kebijakan mengatasi lemahnya pengendalian intern dalam pengelolaan dan penyisihan piutang pada kementerian dan lembaga,” kata Wamenkeu mengingatkan para stakeholders K/L untuk serius menangani dan mengelola piutang yang tidak tertagih tersebut. 

Sebagai penutup, Wamenkeu mengharapkan para stakeholders yang hadir mewakili 38 K/L dapat memanfaatkan secara optimal workshop Piutang Negara sebagai forum koordinasi antar Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili antara lain oleh Direktorat Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama dengan wakil-wakil dari K/L dalam rangka mencari solusi yang bersifat menyeluruh. (btr/ind/nr)

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-minta-perhatikan-piutang-pemerintah-tak-tertagih/



Share      

Berita Terkait:

12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba
03 September 2018 14:24:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Inginkan Pelayanan PPID Kemenkeu Jadi Inspirasi Bagi K/L Lainnya
03 September 2018 14:06:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Sampaikan Besaran Penggunaan APBN Untuk Asian Games 2018