Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tantangan Pencapaian Target RPJMN Melalui Audit Berbasis Risiko
11 Juli 2018 10:04:10 / riau1 / dibaca: 260 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Tahun depan,  Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP berdasarkan target RPJMN 2015-2019, 85%-nya diharapkan  mencapai Level 3. Maka, implementasi audit dan manajemen berbasis risiko menjadi tuntutan sekaligus tantangan, baik bagi APIP maupun bagi OPD yang diawasi. Hal itu mengemuka pada penutupan Diklat Audit Berbasis Risiko di BPKP Perwakilan Riau.

“Apabila manajemen belum mengelola risiko dan menerapkan Manajemen Risiko, maka Audit Berbasis Risiko belum dapat diterapkan oleh auditor internal. Audit Berbasis Risiko baru dapat diterapkan pada kondisi pihak yang diaudit sudah dalam tahap kematangan risk enable dan risk managed. Itu kategori kematangan ke empat dan ke lima dari skala lima kematangan penerapan Manajemen Risiko,” demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin mengutip modul Pusdiklatwas BPKP pada  penutupan Diklat Substansi Audit Berbasis Risiko bagi APIP di lingkungan Inspektorat se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jumat pagi (6/07/2018) di aula Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Di hadapan 34 peserta yang telah mendapat pelatihan selama lima hari itu, Kaper BPKP mengharapkan bekal yang didapat memberikan tambahan pengetahuan untuk melakukan Audit Berbasis Risiko (ABR). Hal ini sesuai prasyarat agar APIP dapat mencapai kapabilitasnya ke Level-3. “Hanya saja, dipersyaratkan juga partner kita, yaitu OPD yang akan diaudit, untuk menerapkan Manajemen Risiko (MR). Selama OPD lain yang akan diaudit belum menerapkan Manajemen Risiko, selama itu pula APIP yang bersangkutan tidak bisa melakukan Audit Berbasis Risiko.  Artinya, dalam kondisi demikian, Level 3 bagi APIP bisa jadi tinggal angan-angan,” jelas Dikdik.

Tapi, menurut Kaper BPKP Riau itu, justru di situ lah letak benang merahnya antara peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, sebagai dua pilar pengawasan intern. “Ketika Kapabilitas APIP mendapat tantangan seperti itu, di lain pihak, Maturitas SPIP yang melibatkan seluruh OPD di Pemda mensyaratkan bahwa untuk ke Level 3-nya setiap OPD harus sudah menerapkan manajemen berbasis risiko (MR), yang ditunjukkan dengan adanya Register Risiko. Untuk pemda-pemda di Riau, alhamdulillah, kita bersyukur. Semua Pemda di Riau sudah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah, baik Pergub, Perwali maupun Perbup, mengenai Manajemen Risiko,” imbuh Kaper Dikdik lagi.  

Kaper BPKP Riau berharap, “Dengan bekal diklat ini, APIP diharapkan mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian intern. Sehingga menjadi APIP yang efektif dan betul-betul memberikan manfaat bagi unit kerjanya”.

Dengan berbasis risiko ini lah, baik auditor dengan ABR-nya maupun auditee dengan MR-nya, paradigma APIP yang semula “watch dog” dapat benar-benar beralih menjadi “quality assurance". Apalagi dengan meningkatnya berbagai permasalahan belakangan ini, auditor semakin dibutuhkan dalam rangka turut mendorong penigkatan tata kelola pemerintah, sehingga tujuan setiap unit kerja pemerintah dapat tercapai dengan efisien, efektif dan ekonomis.

Perubahan peran APIP tersebut, menurut Dikdik Sadikin, telah terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang juga sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP. Di sana, APIP harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities/consulting activities); dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Melalui pelaksanaan Diklat Substansi Audit Berbasis Risiko ini, Kaper BPKP Riau berharap APIP di seluruh Riau mampu meningkatkan kinerjanya. Bukan saja kinerja atas OPD-nya sendiri, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja OPD-OPD lain. Sehingga, secara menyeluruh, Pemda bersangkutan dapat menghasilkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakatnya. 

Humas BPKP Riau/Setia Hadi Pranoto  



Share      

Berita Terkait:

13 Juli 2018 09:15:23 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
APIP Riau diharapkan Mampu Melakukan Audit Kinerja dengan Obyektif
04 Juli 2018 13:34:09 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat SPI ATKP Kemenhub Melalui Diklat Audit Tingkat Dasar
17 Mei 2018 15:45:17 / ekobayong / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tingkatkan Kapabilitas APIP melalui Telaah Sejawat
04 Mei 2018 09:13:20 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat APIP /Inspektorat melalui Diklat Penilaian Angka Kredit JFA
04 Mei 2018 08:26:56 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Urgensi Kapabilitas APIP dalam Mengawal Kinerja Pemerintah