Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perjanjian Kerja Sama Sebagai Bentuk Sinergi APIP-APH di Provinsi Bengkulu
06 Juli 2018 07:34:39 / bengkulu1 / dibaca: 667 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bengkulu – (5/7) Plt. Gubernur Bengkulu menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama APIP-APH Antara Bupati/Walikota, Kajari, dan Kapolres Se-Provinsi Bengkulu Terkait Koordinasi Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Rabu (4/7/2018) di Balai Raya Semarak, Bengkulu.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama APIP-APH dihadiri oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Kajati, Kapolda, Danrem, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Danlanal, Walikota Bengkulu, Bupati dan Inspektur di wilayah Provinsi Bengkulu, serta ASN Provinsi Bengkulu.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama APIP-APH dibuka dengan laporan Inspektur Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian oleh seluruh Bupati/Walikota, Kapolres dan Kajari.

Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono mengungkapkan, “Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan bukti bahwa koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah telah berjalan untuk mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan serta tata kelola pemerintahan daerah agar menjadi lebih baik”.

Sugeng juga menjelaskan terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh Kepala Daerah agar APIP berjalan efektif yaitu pemenuhan kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas APIP secara berkelanjutan dan pemenuhan jumlah personil.

Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengharapkan perjanjian kerja sama ini menghasilkan tidak hanya sekedar output, tetapi harus menghasilkan outcome yang bermanfaat. ASN diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan yang bersifat kerugian negara sebagai kontrol adminitrasi sidang. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, bila ASN tidak menindaklanjuti selama 60 hari, maka Inspektur akan secara pro aktif melapor kepada Aparat Penegak Hukum. Rohidin Mersyah menekankan bahwa perjanjian kerja sama ini bukan sebagai upaya untuk melindungi koruptor.

(Humas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu)



Share      

Berita Terkait:

20 September 2018 08:53:35 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi untuk Tajamkan Kerjasama BPKP dan PemKab Halmahera Tengah
20 September 2018 07:12:56 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Kaltim Dorong Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
20 September 2018 07:10:53 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Rapat Koordinasi Pemda Bengkulu Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan
19 September 2018 09:03:37 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Belajar dari Negeri Ginseng Guna Tingkatkan Kualitas Tata Kelola
17 September 2018 12:53:36 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Diskusi Stakeholders Bahas Hambatan Penyaluran Dana BOS di Malut