Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP akan Perkuat Proses Perencanaan Pengawasan
08 Juni 2018 13:00:43 / adminkita / dibaca: 304 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta – (6/5) Kedeputian Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP bersama Kedeputian Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang diselenggarakan Rabu (6/5/2019), di Auditorium Gandhi lt 2 Gedung BPKP Pusat, Jakarta.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Utama, Dadang Kurnia, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK,Ernadhi Sudarmanto, Kepala Pusat, Direktur, Koordinator Pengawasan Bidang IPP 1 dan 2, serta Pejabat Fungsional Auditor pusat dan perwakilan BPKP seluruh Indonesia.

Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumitro selaku ketua panitia melaporkan bahwa tujuan diselenggarakan rapat koordinasi ini antara lain dalam rangka Percepatan Diseminasi Pedoman, Sosialisasi PKPT 2019, pembahasan rencana pengawasan tahun 2019, pembahasan program pengadaan CPNSdan sharing knowledge bidang IPP.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, yang menyampaikan arahannya terkait dengan langkah-langkah BPKP dalam menghadapi isu-isu makro yang terjadi saat ini. Hal yang perlu dilakukan menurut Ardan adalah memperkuat proses perencanaan dengan membuat satgas perencanaan untuk melihat dari kacamata makro. Selanjutnya, perlu melakukan evaluasi kembali terkait dengan sampling lapangan yang digunakan untuk bahan pengawasan guna menjawab harapan stakeholder utama BPKP.

Ardan menjelaskan lebih lanjut, bahwa yang dilakukan BPKP tidak semuanya audit, ada tools lain berupa inovasi, reviu, evaluasi (assurance), Bimtek (consulting). Mandat BPKP lintas sektoral sesuai dengan concern stakeholder yang didetailkan atau tidak di dalam perpres 192, terdapat ruang yang dapat dilakukan BPKP, dengan memperhatikan konteks yang dihadapi pemerintah sebagai stakeholders.

Ardan mengharapkan raker ini menghasilkan simpulan yang lebih mempertajam tugas-tugas pengawasan intern pada masa mendatang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan stakeholder. Diharapkan perspektif peserta raker sama dengan perspektif pimpinan BPKP.

(Humas BPKP Pusat)

 



Share      

Berita Terkait:

21 Juni 2018 11:16:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Pantau Kehadiran ASN Pasca Cuti Bersama Idul Fitri
07 Juni 2018 19:10:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Hadiri RDP untuk Bahas RKA BPKP 2019
23 April 2018 14:18:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Corporate University, Strategi Tingkatkan Kualitas APIP
12 April 2018 08:52:03 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Inovasi Pengawasan Pemerintah Indonesia
05 Maret 2018 09:54:45 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bersinergi Ciptakan Pembangunan Papua Barat Sesuai Perencanaan