Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kepala BPKP Hadiri RDP untuk Bahas RKA BPKP 2019
07 Juni 2018 19:10:25 / adminkita / dibaca: 263 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta, Kamis (7/6) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya secara bersamaan yakni, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP tahun 2019. RDP dipimpin oleh H. Soepriyanto dan didampingi oleh H. A. Hafisz Tohir. Dari BPKP hadir Kepala BPKP Ardan Adiperdana didampingi Sekretaris Utama Dadang Kurnia, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Ernadhi Sudarmanto, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, beserta jajarannya. 
 
Ardan memaparkan realisasi anggaran BPKP hingga 4 Juni 2018 mencapai Rp609 miliar dari total anggaran Rp1,522 triliun atau 40 persen. Selain itu Ardan juga menjelaskan tentang pagu indikatif  2019 yang diusulkan yaitu sebesar Rp1,429 triliun dan mengajukan tambahan anggaran sarpras sebesar Rp187.903.872.000,-
 
“Dengan melihat prioritas nasional, mandat perundang-undangan, instruksi presiden, dan mandat dari pemerintah lainnya, kami melaksanakan empat fokus pengawasan melalui dua instrumen yaitu assurance dan consulting. Empat fokus pengawasan BPKP adalah Pengawasan Pembangunan Nasional, Kontribusi untuk Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah dan Mendorong Perbaikan Governance System. Pagu indikatif ini akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Pengawasan yaitu sebesar Rp1,14 miliar dan Rp288,5 miliar,” jelas Ardan.
 
Untuk Program Dukungan Manajemen, Rp1,141 triliun akan digunakan 83% untuk belanja pegawai, 12% untuk operasional dan pemeliharaan kantor, 5% untuk dukungan pengawasan, dan sisanya untuk belanja sarpras.  Adapun untuk Program Pengawasan, Rp288 miliar akan digunakan 54% untuk pengawasan di 34 perwakilan, 25% untuk pengendalian dan pengawasan oleh lima kedeputian, 14% untuk pelatihan auditor dan pengelola keuangan negara, 3% untuk pengelolaan informasi pengawasan, 2%  untuk pembinaan jabatan fungsional auditor, 1% untuk penelitian dan pengembangan pengawasan, dan 1% untuk pengawasan internal.
 
Ardan juga melaporkan bahwa sampai saat ini implementasi Siskeudes mencapai 66.822 dari 74.958 desa atau 89,15% yang mencakup 408 dari 434 kab/kota atau 94,01%.
 
“Untuk Siskeudes, saat ini kami sedang memasuki tahap evaluasi. Untuk implementasi Simda, sampai Mei 2018 sudah dilakukan di 444 pemda dari 542 atau 81,92%. Ini tentunya berkontribusi untuk daerah dalam meraih opini WTP dan WDP dari BPK,” lanjut Ardan.
 
Lebih lanjut, Ardan memaparkan, untuk peningkatan governance systems, capaian Maturitas SPIP dengan level 2 ke atas sebesar 69,39% dari K/L/D yang telah dinilai dan capaian Kapabilitas APIP dengan level 2 ke atas sebesar 78,47 % dari total APIP yang telah dinilai. 
 
“Dalam peningkatan governance systems ini, kami didukung ADB, melakukan peningkatan kapasitas SDM APIP dan pengelola keuangan negara/daerah melalui  sertifikasi auditor bagi 12.684 orang, pendidikan dan pelatihan untuk 39.529 orang, program degree bagi 3.351 orang, serta program non degree untuk 12.925 orang.,” papar Ardan.
 
Dalam kesempatan tersebut, beberapa Anggota Komisi XI DPR RI menekankan tentang penyaluran pencairan dana desa yang masih menemui berbagai kendala. Anarulita Muchtar misalnya. “Banyak keluhan, bagaimana jika tahapan dana desa dipersingkat dan dibuat seefisien mungkin. BPKP awasi secara jeli, karena mereka kesulitan ketika pencairan. Sampai kabupaten sudah gampang. Akan tetapi, kecamatan ikut campur dalam pencairan dana desa. Bagaimana kalau dari kabupaten langsung ke desa supaya cepat,” ujar Anggota Fraksi Partai NasDem dari Bengkulu ini.
 
 
(Humas BPKP Pusat)


Share      

Berita Terkait:

21 Juni 2018 11:16:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Pantau Kehadiran ASN Pasca Cuti Bersama Idul Fitri
08 Juni 2018 13:00:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP akan Perkuat Proses Perencanaan Pengawasan
23 April 2018 14:18:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Corporate University, Strategi Tingkatkan Kualitas APIP
12 April 2018 08:52:03 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Inovasi Pengawasan Pemerintah Indonesia
05 Maret 2018 09:54:45 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bersinergi Ciptakan Pembangunan Papua Barat Sesuai Perencanaan