Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat
Senin tangal 4 Juni 2018 menjadi moment bersejarah bagi Provinsi Sumatera Barat, karena hari itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Pemerintah Daerah terakhir yang menerima opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari BPK. Sebagai Pemerintah Daerah terakhir yang menerima opini tersebut, tentunya semua pihak berharap agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna melengkapi 19 Pemerintah Daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu menerima opini tersebut.
.gif)
Melihat kilas balik saat proses penyusunan Laporan Keuangan yang telah dimulai sejak awal tahun 2018 serta koordinasi yang selalu dilakukan sebelum - sebelumnya bersama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, mencoba mengurai benang kusut yang akhirnya membuahkan opini WTP.
Bertempat di Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Senin (04/06) untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
”Hasil ini merupakan kerja keras semua pihak, juga karena pembinaan yang terarah yang lebih fokus dari BPKP. Lonjakan perubahan signifikan, utamanya terkait pengelolaan aset kami, dan tentunya kami tetap perlu bimbingan BPKP.” Ujar Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet kepada kepala perwakilan BPKP ketika hadir di kantor BPKP seusai menerima Laporan dari BPK. “Untuk memperoleh ini (WTP) tidak serta merta, penuh perjuangan." ujarnya.
Bupati pada kesempatan itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mentawai Yosep Sarogdok dan Jajaran Perangkat Daerah; Sekretaris Daerah Syaiful Djannah, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Rinaldi, Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Miko Siregar, dan staf. Rombongan langsung diterima oleh Kepala Perwakilan Danny Amanda yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang APD MV Chinggih Widanarto dan Auditor Madya Helma Fatiza, dan Auditor Pertama Yogi Hardika.
Danny Amanda sangat mengapresiasi atas perolehan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus berterima kasih karena Bupati beserta Ketua DPRD dan jajaran pimpinan yang menyertai berkenan hadir di sini. Tentunya perolehan ini (WTP) patut di syukuri sekaligus membawa konsekuensi bahwa ke depan harus lebih baik lagi. Pengelolaan keuangan harus semakin transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Yudas juga menambahkan bahwa ada tiga poin penting agar opini WTP ini dapat bertahan, khususnya di internal institusi dalam pengelolaan Sumber Daya Pegawai, “Kemampuan, Loyalitas, dan Minat,” ujarnya. Yudas juga meyakini bahwa untuk mempercepat lepas dari daerah 3T harus memanfaatkan tehnologi dalam menata sistim yang ada, mengingat kondisi geografis, untuk itu Bupati sangat berharap BPKP selalu dapat memberikan transfer knowledge kepada pegawai di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dalam bentuk asistensi, bimbingan teknis ataupun dalam hal dukungan aplikasi khususnya SIMDA dan Siskeudes, kalau bisa terkait dengan pendapatan asli daerah.
MV Chinggih Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas menambahkan sekaligus mengingatkan “Untuk meningkatkan kualitas perolehan opini masih terdapat target yang harus dicapai, yakni Maturitas SPIP harus di level 3, saat ini sedang proses self assesment oleh Inspektoratnya, kami mohon kesediaan pak Bupati terus mengawasi proses implementasinya.” Danny Amanda dan MV Chinggih optimis bahwa dengan perolehan opini WTP ini maka langsung akan berimbas kepada maturitas SPIP di level 3.
Humas BPKP SUMBAR - yogh
