Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlunya Sinkronisasi antar Satgas SPIP OPD untuk Capai Maturitas SPIP Level 3
05 Juni 2018 03:24:29 / sakd1 / dibaca: 1410 kali / Kat: Sosialisasi

Jakarta – (04/06) Para  Sekretaris, Kepala Sub Bagian seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta Pejabat Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam hadir di Aula Gandhi  Lantai 2  Kantor BPKP Pusat dalam kegiatan Studi Pembelajaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3. Inspektur Pemerintah Kota Batam Heriman HK mewakili Sekretaris Daerah selaku ketua rombongan, berharap Satgas SPIP di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat memperoleh pemahaman yang lebih terkait penyelenggaraan SPIP, sehingga dapat memacu level 3 maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto  menyambut baik kehadiran rombongan dari Pemerintah Kota Batam dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP ke level III dan berharap agar selambat-lambatnya akhir tahun 2018 target tersebut dapat tercapai.  

Gatot mengungkapkan, manajemen pemerintahan dimulai dari perumusan kebijakan hingga monitoring dan evaluasi harus memiliki sistem pengendalian. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah harus menyatu dalam setiap tahapan pengorganisasian pada pemerintah dan bukan merupakan suatu yang terpisah. Selain itu, menurut Gatot diperlukan APIP yang efektif dalam mengawal SPIP di setiap tahapan, sehingga akuntabilitas keuangan dan kinerja dapat tercapai. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka Wilayah Tertib Administrasi, Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian maupun Wilayah Bebas Korupsi dapat diraih.

Dalam kesempatan itu juga, Gatot menegaskan bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi sangat membantu meningkatkan efektifitas pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. BPKP siap membantu pemda untuk mewujudkan sistem tersebut dengan SIMDA Keuangan sebagai core system yang terintegrasi dengan SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan maupun yang terbaru adalah SIMDA Perencanaan. Kemudian juga BPKP berencana untuk mengembangkan SIMDA Sakip sebagai langkah implementasi MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, sehingga menghasilkan E-Perfomance Based Budgeting.

Selanjutnya pada paparan pertama, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Wilayah II, Bea Rejeki Tirtadewi menyampaikan materi mengenai strategi penyelenggaraan SPIP. Bea menyatakan bahwa seluruh transaksi yang terlaksana dalam pemerintahan merupakan SPIP. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan SPIP dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara adalah Konsep 5 Lines of Defense.

Dijelaskan dalam Konsep “5 Lines of Defense” sebagai pengembangan dari konsep “3 Lines of Defense”,  Pemerintah Daerah selaku pihak internal  terdiri dari unsur OPD berada pada lapisan 1 selaku penyelenggara sistem pengendalian dan manajemen resiko dan lapisan 2 pada level pimpinan perlu melakukan management oversight. Sementara lapisan ke 3 terdapat Inspektorat melaksanakan independent & objective assurance atas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh OPD. Pada lapisan 4 dan lapisan 5 terdapat pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum. Kelima unsur ini dapat saling berfungsi untuk mendukung, agar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah khususnya di bidang Keuangan Negara dapat berlangsung secara efektif.

Lebih lanjut, Bea juga menyampaikan bahwa Critical Success Factor (CSF) penyelenggaraan SPIP pada pemerintahan, yaitu commitment and leadership, control self assesment, tone at the top dan Integrity and Ethics. 4 CSF tersebut dijabarkan lagi menjadi strategi penerapan SPIP yang memerlukan kerjasama antara OPD dan Inspektorat. OPD  melakukan pembangunan SPIP dan mengembangkan SPIP Tematik. Pembangunan SPIP dilakukan dengan cara menetapkan Satgas, Internalisasi SPIP, menyusun Rencana Tindak Pengendalian dan menyusun tindak lanjut RTP dan monitoringnya. SPIP tematik yang dapat dikembangkan berdasarkan program/kegiatan berisiko tinggi misal PBJ, Perijinan dan kegiatan lintas sektoral. Sementara yang harus dilakukan APIP yaitu melakukan pengukuran maturitas SPIP dan penguatan efektifitas SPIP. Semua strategi tersebut harus memperoleh dukungan yang memadai baik dari segi Sumber Daya Manusia, Anggaran maupun Teknologi Informasi.

Paparan kedua disampaikan oleh Kasubdit PPKD wilayah II.2 Yan Setiadi. Yan menyampaikan materi pengantar penilaian maturitas SPIP. Peserta dikenalkan mengenai karakteristik SPIP dari masing-masing level maturitas SPIP serta alur penjaminan kualitas maturitas level SPIP. Disamping itu juga ditampilkan praktek penyelenggaraan SPIP di BPKP salah satunya melalui pengembangan Manajemen Aparatur (MAP) BPKP.

(Humas Kedeputian PKD/Humas BPKP Pusat)



Share      

Berita Terkait:

18 Oktober 2018 12:22:39 / ayuisniii / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Respon Perubahan Peraturan, BPKP Sosialisasikan Revisi Pedoman Pengawasan PBJ
18 Oktober 2018 09:49:46 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Atasi Debottlenecking, Inspektorat Harus Proaktif dan Berkoordinasi
16 Oktober 2018 13:52:18 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Risk Management dan Risk Based Internal Audit di Kab. Bone Bolango
28 September 2018 17:37:13 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Perkuat Sinergi dan Kompetensi Pengelola Media Sosial
27 September 2018 17:35:13 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Research-Based Innovation Perkuat Produk Pengawasan