WORKSHOP SPIP DI INDRAGIRI HULU, RIAU: TONE OF THE TOP MEWARNAI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP

Kelengkapan instrumen dokumen SPIP sebagai hard control tidak cukup tanpa didukung dengan soft control, antara lain komitmen dan integritas pimpinan dan pegawai. Maka, komitmen pimpinan pun menjadi kunci pertaruhan berfungsinya sistem pengendalian itu.

"Suri tauladan pimpinan sangat dominan mewarnai unsur lingkungan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP," demikian dikatakan Kaper BPKP Riau Dikdik Sadikin dalam kunjungan kerjanya pada Senin 28 Mei 2018 di Aula Bupati Indragiri Hulu, Rengat, Pemkab Indragiri Hulu (Inhu).
 
Dengan didampingi Bupati Inhu Yopi Arianto, (Plt) Sekda Hendrizal, Inspektur Boyke Sitinjak, dan Korwas APD BPKP Riau Sumirat, Kaper BPKP Riau menegaskan bahwa komitmen dan integritas itu harus ditularkan dari pimpinan kepada para pegawai di bawahnya sebagai "tone of the top". Sebagai suri tauladan, yang mewujud menjadi budaya kerja yang baik dan diikuti oleh segenap pegawai. Dengan demikian, akan terbangun suatu lingkungan pengendalian yang baik, sebagai pondasi berkembangnya budaya pengawasan di dalam organisasi.
 
"Untuk itu SPIP menjadi sebuah penyempurnaan dari apa yang kita kenal sebagai 'Waskat', yang waktu itu diartikan sebagai aktivitas pimpinan mengawasi bawahan. Dengan adanya SPIP ini, maka sistem lah yang kemudian berperan. Pimpinan bukan hanya harus mengawasi bawahan, tetapi dia sendiri ikut terproses di dalam sistem pengendalian itu sendiri," papar Dikdik Sadikin.  
 
Karena itu, BPKP dengan dua pilar pengawasan yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP mendorong agar kualitas pengendalian dapat ditingkatkan dengan indikator dua pilar tersebut.
 
Bupati Inhu  Yopi Arianto, mengapresiasi apa yang menjadi dorongan BPKP kepada Pemkabnya, yaitu SPIP dan Kapabilitas APIP untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Diakui bahwa hasil penilaian level SPIP dan APIP Pemkabnya masih di level satu. Tertinggal dengan pemda lain di Riau. Tetapi, berkaca dengan pengalaman pemdanya dalam pencapaian penilaian Laporan Kinerja yang dari C kini menjadi BB, demikian juga dengan Laporan Keuangan yang telah mendapat opini WTP dari BPK, lelaki kelahiran Rengat 10 April 1980 yang pernah menjadi bupati termuda itu yakin pencapaian level tiga SPIP dan APIP dapat diraih dengan berbagai kegiatan percepatan. 
 
Sebagai bukti komitmen tersebut, Bupati bersama seluruh OPD Pemkab Inhu menandatangani Pakta Integritas terkait pencapaian level tiga SPIP. 
 
Adapun Sekda Inhu Hendrizal, sebagai Ketua Satgas SPIP, pada kesempatan itu membacakan jadwal yang menjadi kesepakatan dengan semua OPD Pemkab Inhu yang hadir di ruangan itu. Jadwal itu berisi tahap-tahap atas kegiatan self assessment Maturitas SPIP sampai kepada rencana pengajuan untuk review dan quality assurance kepada BPKP Perwakilan dan Pusat. Jadwal yang itu lengkap dengan tanggal, output dan deadline tanggal penyelesaian yang harus dipatuhi seluruh Kepala OPD. 
 
Dengan jadwal yang sudah tersusun itu, Sekda dan Inspektur dapat memantau perkembangan penyelesaian penahapan kegiatan SPIP dengan semua dokumen yang menjadi dipersyaratkan dalam pencapaian kenaikan levelling.
 
Tetapi,  tentu, semua itu harus didukung dengan komitmen dan integritas. "SPIP tidak hanya hard control, tetapi juga soft control. Tanpa soft control yang baik, instrumen SPIP yang telah dikumpulkan sebagai hard control itu, akan menjadi percuma. Karena itu, marilah kita tegakkan komitmen dan integritas dengan niat yang baik dalam mengimplementasikan SPIP ini," pungkas Dikdik Sadikin.
 
(HUMAS BPKP RIAU)