Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kembali Dilakukan Oleh Pemda Prov. Kaltim
01 Juni 2018 07:05:57 / kaltim1 / dibaca: 1021 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Gubenur Provinsi Kalimantan Timur Profesor DR. H. Awang Farouk Ishak mengharapkan dengan pencanangan kembali zona intergritas ini OPD-OPD lainnya harus mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada saat mengisi acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan di Hotel Haris Samarinda (Rabu, 30/5).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Adil Hamonangan Pangihutan beserta  Kajati Kaltim dan Ombudsman hadir sebagai saksi dalam acara tersebut.

Sebelum dilakukan penandatangan, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur M. Sa'duddin menyampaikan beberapa hal terkait komitmen dari pimpinan OPD yang ada di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan Zona Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1 OPD  yakni RSU Kanujoso yang telah berhasil meraih predikat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSU Kanujoso didaulat untuk membacakan ikrar yang diikuti para Kepala OPD dan jajarannya bersama-sama menciptakan wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani.

Seperti diketahui predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen   SDM,     penguatan     pengawasan,     dan     penguatan  akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan  predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Terkait dengan peran APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) Gubernur Kalimantan Timur berpendapat bahwa peran  APIP perlu ditingkatkan, karena  APIP memiliki 3 peran utama, yaitu :

  1. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan.
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifotas manajemen resiko
  3. Memelihara dan meningkatkan tata kelola

          Dalam pencegahan korupsi terutama dalam pencananagn Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, APIP punya peranan untuk mengasistensi dan mendampingi instansi terutama mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan (area of improvement) dan menyarankan koreksinya sehingga seluruh indikator dan parameter dapat dicapai.

Terkait dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas bantuannya selama ini terutama dalam mengawal akuntabilitas PSN di Kaltim dan peningkatan kapabilitas APIP Pemda se Kaltim dan menghimbau kepada OPD Pemda agar berkonsultasi pada BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam mempersiapkan OPD menuju WBK.

 

Humas BPKP Kaltim - Lutfi Budiarto

 



Share      

Berita Terkait:

17 Juli 2018 16:46:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Akuntabilitas dalam Perjalanan Pembangunan Indonesia Pascareformasi
25 Juni 2018 21:14:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Memperkuat Budaya Organisasi dengan Tali Silaturahmi
06 Juni 2018 16:56:19 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
E-Samsat Riau, Mimpi Plt Gubernur Riau Bersama BPKP yang Kini Terwujud
04 Juni 2018 09:59:18 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat BPKP
01 Juni 2018 06:59:55 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Hadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi