Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
16 Mei 2018 12:08:07 / babel2 / dibaca: 375 kali / Kat: SPIP

Bangka Belitung, Selasa (15/5/2018), telah dilaksanakan Bincang Pagi SPIP, dengan tema "Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP", bertempat di Lantai 3 Ruang Pasir Padi pada Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara ini dihadiri oleh para inspektur, kepala daerah, sekda, instansi vertikal, dan forkopimda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah. berkesempatan membuka acara Biincang pagi tersebut, dan dalam sambutannya, menyampaikan bahwa dalam pemenuhan permintaan Presiden terkait percepatan Proyek Strategis Nasional, perlu adanya percepatan atas peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP untuk penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah. Gubernur menyatakan dukungannya terhadap peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, dan mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dengan senantiasa berkoordinasi dengan Forkominda dan BPKP selaku pembina APIP.

Acara ini dilaksanakan dalam dua sesi materi dan bertindak sebagai moderator acara ini adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Suhartono.

Pada sesi pertama Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, sebagai narasumber menyampaikan pelaksanaan SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP dalam pemerintahan membutuhkan komitmen pimpinan daerah beserta jajarannya, bukan semata-mata hanya peran inspektur daerah. Peran APIP dibutuhkan dalam proses pemerintahan, dimulai dari perencanaan, bukan hanya pada saat pelaksanaan saja. Ketika perencanaan disusun dengan baik, maka kemungkinan besar pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik, dengan SPIP yang dapat diterapkan dengan baik pula.

Pada Kabupaten Bangka Tengah, Bupati meminta early warning kepada Inspektur untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang mungkin timbul sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, telah dibuat grup komunikasi untuk mengkomunikasikan antara pimpinan daerah, inspektur, serta perangkat pemerintahan melalui masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saran yang disampaikan narasumber untuk melaksanakan SPIP dan meningkatkan Kapabilitas APIP adalah perlu adanya koordinasi antara Kepala Daerah dan jajaran, Forkominda, serta dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui koordinasi tersebut diharapkan peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dapat tercapai untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pada sesi kedua, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, menyampaikan paparan dengan tema "Opini LKPD, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP". Gatot menjelaskan bahwa APIP dan SPIP merupakan pilar pemerintahan, dalam rangka mencapai Good Governance dan Clean Government. Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bergantung pada akuntabilitas keuangan dan kinerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, permasalahan yang dijumpai berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kelemahan tata kelola/governance. Penyebab kelemahan tersebut antara lain adalah kelemahan SPIP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakekonomisan dalam pelaksanaan kegiatan, serta penyimpangan administratif. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya strategi seperti penerapan level 3 Kapabilitas APIP dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), peningkatan kompetensi dan jumlah APIP melalui pola rekrutmen yang baik, perbaikan tingkat kesejahteraan APIP, penerapan standar audit, kendali mutu, dan telaah sejawat, melakukan evaluasi kinerja APIP, bersinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung peningkatan Kapabilitas APIP, dan juga mulai menerapkan audit berbasis risiko.

Terkait penerapan SISKEUDES, dijelaskan pula untuk pengelolaan dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah diimplementasikan 100% pada seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BUMDes yang menerima dana desa dapat menggunakan SIA BUMDes yang dikembangkan BPKP untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan yang dikelolanya.

Di akhir paparannya Gatot menekankan pentingnya komitmen memperkuat kelembagaan melalui peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Strategi yang dapat dilakukan menurut Gatot adalah dengan menyusun rencana tindak Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, sinergi, koordinasi, komunikasi, pemberdayaan, dan kerjasama, serta penyamaan persepsi. Pemerintah daerah perlu untuk membangun SPIP, mengukur Maturitas SPIP, melakukan penguatan efektivitas SPIP, dan mengembangkan SPIP tematik. 

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing dari para peserta. Selurah rangkaian acara ini merupakan kerjasama antara BPKP, Pemerintah Provinsi, TVRI.

(Humas BPKP Babel)

 



Share      

Berita Terkait:

11 Mei 2018 15:19:25 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BINCANG PAGI SPIP: Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment
26 April 2018 07:31:58 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Menuju Maturitas SPIP Level 3
26 April 2018 07:20:59 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bupati Kuantan Singingi Tegaskan SPIP sebagai Kultur Pengendalian
23 April 2018 08:22:57 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Plt Gubernur Riau dan Para Kepala Daerah se-Riau Sepakat Jaga Komitmen Penilaian SPIP
16 April 2018 08:56:37 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Bengkulu Dorong Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3