Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI Gandeng BPKP Tingkatkan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
14 Mei 2018 22:03:09 / adminkita / dibaca: 1279 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Jumat (11/05) Penandatanganan MOU antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dengan Plt Sekjen DPR RI Damayanti   di  Ruang Rapat Sekretaris Jenderal DPR Senayan Jakarta , dihadiri oleh Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK  Emadhi Sudarmanto dan tim BPKP serta Pejabat dan Staf dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melakukan penandatangan MoU dan Piagam Internal Audit Charter dengan BPKP tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Damayanti menyampaikan  kerja sama ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).  Damayanti berharap kerja sama ini akan meningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP karena saat ini Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI masih di level 2, sehingga diperlukan kerja keras untuk menaikan level tersebut. Damayanti juga mengharapkan seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI saling bekerjasama sehingga bisa tercapai di 2019.

Dalam kesempatan ini Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengungkapkan, banyak tantangan yang akan dihadapi mengingat kondisi birokrasi saat ini sedang kompleks dan penuh ketidakpastian. Namun demi menerapkan amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara untuk memastikan pengelolaan keuangan negara harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel, tantangan tadi diharapkan tidak menjadi penghambat bahkan harus menjadi cambuk demi terwujudnya good governance.

Ardan juga menerangkan bahwa Internal Audit Charter yang ditandatangani ini merupakan salah satu parameter untuk bisa mewujudkan kapabilitas APIP ke level 3, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik. Untuk itu hadapi segala tantangan yang ada, dengan telah ditandangani dan diimplementasikan tentunya prespektif reformasi birokrasi dan prespektif pengelolaan keuangan ini akan membuat organisasi efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, baik dalam rangka mengelola keuangannya maupun dalam rangka mewujudkan tujuan atau visi misi organisasinya.

(Tim BPKP Pusat/ Edi/ Halim/Inka)



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 09:05:02 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola, Arsada dan Perpamsi Jateng Tandatangani MoU
06 Nopember 2018 18:45:03 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Komisi XI DPR RI Terus Dorong PAD Naik
02 Nopember 2018 10:26:43 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kerja Sama Cash Management System dan Sosialisasi Pinjaman Daerah Prov. Papua Barat
29 Oktober 2018 09:07:30 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pentingnya Koordinasi Pemda dengan BPKP Bangun Tata Kelola
27 Oktober 2018 16:02:28 / devina / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Insiasi Bentuk Community of Practice