Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kepala BPKP dan Anggota Komisi XI DPR RI Evaluasi Implementasi Siskeudes di Siak
12 Mei 2018 19:55:18 / riau1 / dibaca: 415 kali / Kat: Evaluasi

Setelah diluncurkan oleh BPKP dan Kemendagri sejak tahun 2015, Siskeudes dievaluasi implementasinya di desa-desa. Untuk keperluan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal yang turut menggagas sistem tersebut sejak 2013, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, turun langsung ke Kabupaten Siak, Riau. Ada harapan, aplikasi Siskeudes dapat menekan indikator Gini Ratio sehingga lebar kesenjangan pendapatan masyarakat menyempit. Disamping, ada pula tantangan untuk dapat bersinergi dengan aplikasi OM SPAN dari Kementerian Keuangan.

“Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes itu memiliki korelasi dengan Gini Ratio sebagai indikator kesenjangan pendapatan masyarakat,” demikian dikatakan Jon Erizal, Anggota Komisi XI DPR RI, di hadapan sekitar 300 peserta Workshop Evaluasi Impelementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Senin siang (7/5/2018) di Aula Kantor Bupati Raja Indra Pahlawan, di Siak Sri Indrapura, Riau.

Acara yang diprakarsai BPKP Perwakilan Riau itu dibuka oleh Plt. Bupati Siak Alfedri. Selain Jon Erizal, Kepala BPKP Ardan Adiperdana turut memberikan sambutan,  didampingi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat,  Nurdin.

“Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah. Maka, agar pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat harus ada indikator-indikator yang jelas dan obyektif, supaya tidak sekadar tinggal di awang-awang. Salah satu indikator itu adalah Gini Ratio, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Semakin tinggi Gini ratio, semakin lebar kesenjangan,” ujar Jon Erizal.

Hal ini penting diperhatikan. Menurut Jon, pembangunan yang mempercepat pertumbuhan tidak menjadi berkah apabila hanya dinikmati sekelompok elit saja. Hanya memperkaya mereka yang sudah kaya, dan menelantarkan mereka yang miskin. Untuk menghindari risiko seperti itulah maka indikator Gini Ratio menjadi penting.

Karena itu, cara ampuh untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki Gini Ratio, menurut Jon Erizal, dapat digunakan strategi memakan bubur ayam yang masih panas. “Supaya tidak kepanasan,  bubur ayam yang masih panas disantap mulai dari pinggir. Karena kalau menunggu dingin, bubur ayam sudah menurun kadar kenikmatannya,” kata Anggota DPR itu beranalogi. “Demikian juga dengan pembangunan. Untuk bisa menghasilkan pertumbuhan yang optimal sekaligus menekan kesenjangan, maka pembangunan pun harus dimulai dari pinggiran.”

Menurut lelaki kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu, Nawacita ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiranitu sudah tepat. Dengan pembangunan yang dimulai dari pinggiran, atau dari desa, tempat dimana sebagian besar masyarakat menengah ke bawah berada, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, sekaligus Gini Ratio, yang mencerminkan kesenjangan pendapatan, akan semakin ditekan.

Namun, lebih lanjut Jon melihat adanya keterbatasan-keterbatasan di desa-desa. Mulai dari kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten, kepemimpinan yang tidak berlatar belakang pendidikanyang tinggi, keterbatasan sarana prasarana dan komunikasi, serta keterjangkauan lokasi, dan sebagainya, mengakibatkan risiko tinggi dengan dana yang demikian melimpah yang dikucurkan ke desa.

Maka di sinilah Siskeudes sebagai aplikasi yang membantu desa menjadi penting. “Dengan Siskeudes, maka SDM di desa dapat terbantu menyusun laporan keuangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pembangunan di desa menjadi keniscayaan,” tegas Jon lagi.

Mengenai pengendalian keuangan desa, lebih jauh hal itu ditegaskan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, bahwa Siskeudes tak lain sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan secara terus menerus guna meyakini secara memadai tercapainya tujuan organisasi.

“BPKP menggunakan dua pilar dalam mengawal dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertama, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan yang kedua adalah keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), ”jelas Ardan Adiperdana dihadapan para peserta yang terdiri dari Kepala OPD Pemkab Siak, para Camat, para Kepala Desa serta petugas Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Siak.

Aplikasi Siskeudes, menurut Kepala BPKP, sangat erat dengan pilar yang pertama yaitu SPIP. Sistem pengendalian ini merupakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, terkait bagaimana mengawal Keuangan Negara dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai kedesa, agar tata kelolanya lebih berkualitas dan akuntabel.

Keterkaitannya dengan kehadiran wakil rakyat dari Senayan Jakarta itu, Ardan menambahkan, Komisi XI DPR RI sejak tahun 2013, semasa Jon Erizal menjadi Ketua Komisi tersebut, telah mendorong BPKP untuk mengawal keuangan sampai ke level desa. Maka, pada November 2015, bersama Kemendagri, BPKP pun mengembangkan suatu sistem keuangan desa, berupa Aplikasi Siskeudes, yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan.

Menurut catatan Kepala BPKP, Aplikasi Siskeudes, sampai dengan saat itu, telah diimplemetasikan di 66.145 desa atau 88,34 persen dari sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Bahkan untuk wilayah Riau (1.591 desa), termasuk Siak, capaiannya sudah 100 persen. Dengan kata lain, seluruh desa di Siak sejumlah 122 desa, sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes, untuk memproses pertanggungjawaban keuangan secara komprehensif. Tidak saja untuk memproses akuntabilitas dana desa yang bersumber dari APBN, tetapi juga komprehensif dengan sumber-sumber dana lain di desa.

“Untuk itu, maka sudah saatnya pula kami lakukan evaluasi dengan  menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, Pak Jon Erizal disini. Dengan demikian, dapat disaksikan langsung, apa yang sudah kami laporkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI terkait dengan implemetasi keuangan desa,” tutur Ardan.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa selain pilar yang pertama yaitu SPIP, yang implementasinya melalui pengembangan aplikasi Siskeudes, digunakan pula pilar pengendalian yang kedua, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk pilar kedua ini, dikatakan Ardan, BPKP senantiasa bersinergi dengan APIP lain, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Di lain pihak, Ardan juga berharap kepada BPK RI, sebagai ekseternal auditor pemerintah, agar hasil pemeriksaannya dapat mendorong ketaatan kepada semua ketentuan yang terkait dengan keuangan desa. Dan, lebih jauh lagi, apa yang telah dikerjakan dengan keuangan desa dapat akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutan pembukaannya, PltBupati Siak Alfedri mengatakan, sejak 2016 seluruh desa di Kabupaten Siak telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Sistem yang dibangun BPKP bersama Kemendagri itu diakuinya sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, bantuan dari APBD Pemkab, dana bantuan CSR perusahan, maupun pendapatan asli dari desa sendiri.

Hanya saja, dikatakan Alfedri, terkait pertanggungjawaban dana desa yang berasal dari APBN melalui Kementerian Keuangan, kedepan diharapkan aplikasi Siskeudes ini dapat disinergikan dengan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Saat ini hasil dari aplikasi Siskeudes belum dapat langsung terkoneksi ke aplikasi OM SPAN. Diharapkan, hasil dari aplikasi Siskeudes dapat terkoneksi ke dalam aplikasi OM SPAN sehingga memperlancar pemerintah desa memproses pertanggungjawaban dana desa yang bersumber dari APBN itu.

Acara sambutan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol. Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau, dengan moderator Inspektur Siak Faly Wurendarasto.

Usai acara di Siak, Kepala BPKP Pusat, Anggota Komisi XI DPR RI dan rombongan, bertolak menuju ke Bengkalis untuk menghadiri acara yang sama keesokan harinya.

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto) 



Share      

Berita Terkait:

20 Juli 2018 19:14:29 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa
11 Juli 2018 09:14:28 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Konsistensi Komitmen BPKP Mempertahankan Laporan Keuangan yang Berkualitas
04 Juli 2018 14:16:02 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Indikatif BPKP Tahun Anggaran 2019
04 Juli 2018 07:34:03 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tinjau Pengembangan PSN KEK Morotai
06 Juni 2018 18:27:41 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Gelar FGD Pengawasan Tata Kelola Sarpras Pertanian