Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

PERAN SPIP DAN APIP DALAM MENDORONG TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
11 Mei 2018 15:02:04 / jateng1 / dibaca: 277 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Semarang (7/5) bertempat di Ruang Aula Amarta Lantai Tiga, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, telah berlangsung acara Bincang Pagi bersama Gubernur JawaTengah, Bupati/Walikota dan BPKP, dengan Topik Peran SPIP dan APIP Dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Narasumber dalam Bincang Pagi ini adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Daerah Gatot Darmasto,  Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Asisten III, Budi Wibowo, serta Moderator Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, dan dihadiri oleh para Bupati/Walikota, para Inspektur Kab/Kota di Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, mengawali sambutan dengan ucapan syukur dan apresiasi kepada para Narasumber dan para peserta yang bersedia hadir dalam Bincang Pagi,  di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Berbicara masalah Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Negara pilar utamanya adalah Pengendalian Internal dan Kapabilitas APIP. Dua pilar inilah yang akan di sharingkan dalam Bincang Pagi ini. Dalam RPJMN telah diamanahkan bahwa Tahun 2019 baik Maturitas SPIP maupun Kapabilitas APIP harus mencapai Level 3.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa tujuan Bincang Pagi ini adalah dalam rangka meningkatlkan kepedulian dan komitmen bersama sebagai APIP, juga dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Maupun Maturitas SPIP. Selain itu merupakan sharing session dari 36 Kab/Kota di Jawa Tengah yang sudah mencapai level 3 maupun yang masih berada pada level 2, harapannya dari yang sudah level 3 nanti bisa meningkatkan kualitasnya dan bisa memberikan dorongan kepada APIP yang masih berada pada Level 2 ataupun level 1.

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Daerah,Gatot Darmasto dalam bincang pagi menyampaikan Opini LKPD, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Tiga hal inilah merupakan suatu kebutuhan yang harus dicari dan diperoleh oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP dalam RPJMN 2015-2019 pada Tahun 2019 sudah ditargetkan leveling 3 yangbenar-benar level 3 secara substansi. Opini WTP tidak selalu didapatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah, tetapi tergantung dariAkuntabilitas Keuangan Negara dan Akuntabilitas Kinerja dari para Organisasi Pemerintah Daerah itu sendiri.

Berbagai temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI saat ini penyebab tidak diperolehnya Opini WTP antara lain disebabkan adanya kelemahan dari Internal Control System/ Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP dan tata kelolayang lemah, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, ketidakekonomisan, ketidakefektifan, ketidakefisienan dan penyimpangan administrasi. Dari Berbagai temuan tersebut lebih dari 85% terletak pada pengadaan Barang dan Jasa serta perijinan.

Plt.Gubernur Jawa Tengah melalui Asisten 3 menegaskan, melalui bincang pagi ini dapat dibicarakan berbagai hal dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik/Good Government, dan dapat menumbuhkembangkan semangat Reformasi Birokrasi di kalangan Organisasi Pemerintah Daerahdi Provinsi Jawa Tengah maupun Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah,untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Hal ini sebagai media untuk memotivasi seluruh jajaran birokrasi, agar segera melakukan perubahan guna melakukan peningkatan kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, termasuk mengoptimalkan peran SPIP dan APIP.

Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas Reformasi Birokrasi.Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras, tekad dan kemauan dari segenap unsur Birokrasi Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kab/Kota. Dalam proses Reformasi Birokrasi ini SPIP dan APIP mempunyai peran yang sangat penting, SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. APIP harus mampu menjadi Penjamin Mutu/Quality Assurance untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta bisa menjadi Mitra Konsultasi/Consulting Partner  bagi Stakeholder.  APIP juga harus mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan berlandaskan integritas yang tinggi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

(Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2018 22:07:56 / kaltara1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Tingkatkan Kapabilitas APIP melalui Telaah Sejawat
14 Mei 2018 22:11:40 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Upaya Cegah Korupsi Melalui Workshop PBJ
04 Mei 2018 16:35:30 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Public Sector Intenal Audit (PSIA) International Seminar 2018 Ajang Tingkatkan Kapabilitas APIP
27 April 2018 16:25:29 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kejar Target RPJMN Kaper BPKP Kaltim Kunjungi Bupati Mahulu
27 April 2018 16:19:04 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Pjs. Bupati Barito Utara : Telaah Sejawat Ajang Mempererat Silaturahmi antar APIP