Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dianggap Zona Rawan, Auditor Itjen Dapatkan Diklat Probity Audit Pengadaan Barang Jasa
11 Mei 2018 14:23:57 / adminkita / dibaca: 467 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta [ItjenNews] - Dianggap zona rawan, pengadaan barang dan jasa menjadi titik bahas dalam peta risiko audit Inspektorat Jenderal Kemenag. Hal ini tentunya bukan tanpa data, pada setiap hasil laporan audit, aspek pengadaan barang dan jasa sudah hampir niscaya "bermasalah". Baik dari segi administrasinya maupun yang paling fatal ditemukannya pengadaan-pengadaan "bodong" atau biasa disebut dengan pengadaan fiktif.

Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP). Penerbitan pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta lnstansi Lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

Menurut data BPKP, 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. 

Menurut Sekretaris Itjen, Muhammad Thambrin, hal di atas sudah barang tentu menjadi sorotan bagi Inspektorat. Bagaimana cara untuk memutus rantai musabab secara permanen. Tentunya hal ini dimulai dengan meningkatkan kemampuan para auditor Itjen untuk mendeteksi prilaku-prilaku menyimpang terkait pengadaan barang jasa ini. 

"Setelah Diklat ini, para auditor kita harus lebih peka untuk mendeteksi bila ada potensi penyimpangan di area ini," tandas Tambrin saat memberikan arahan penutupan (5/5).

Diklat ini terselenggara atas kerja sama Puslitbang Diklat dan Inspektrat Jenderal selama genap sepekan. Diikuti auditor-auditor terpilih, diharapkan keluaran diklat ini dapat mencegah terjadinya korupsi atau ketidak jujuran serta memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

 

Kontributor: Fajar Harnanto

Redaktur: Nurul Badruttamam

Sumber: http://itjen.kemenag.go.id/web/page/Dianggap-Zona-Rawan-Auditor-Itjen-Dapatkan-Diklat-Probity-Audit-Pengadaan-Barang-Jasa



Share      

Berita Terkait:

12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba
03 September 2018 14:24:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Inginkan Pelayanan PPID Kemenkeu Jadi Inspirasi Bagi K/L Lainnya
03 September 2018 14:06:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Sampaikan Besaran Penggunaan APBN Untuk Asian Games 2018