Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dianggap Zona Rawan, Auditor Itjen Dapatkan Diklat Probity Audit Pengadaan Barang Jasa
11 Mei 2018 14:23:57 / adminkita / dibaca: 101 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta [ItjenNews] - Dianggap zona rawan, pengadaan barang dan jasa menjadi titik bahas dalam peta risiko audit Inspektorat Jenderal Kemenag. Hal ini tentunya bukan tanpa data, pada setiap hasil laporan audit, aspek pengadaan barang dan jasa sudah hampir niscaya "bermasalah". Baik dari segi administrasinya maupun yang paling fatal ditemukannya pengadaan-pengadaan "bodong" atau biasa disebut dengan pengadaan fiktif.

Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP). Penerbitan pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta lnstansi Lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

Menurut data BPKP, 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. 

Menurut Sekretaris Itjen, Muhammad Thambrin, hal di atas sudah barang tentu menjadi sorotan bagi Inspektorat. Bagaimana cara untuk memutus rantai musabab secara permanen. Tentunya hal ini dimulai dengan meningkatkan kemampuan para auditor Itjen untuk mendeteksi prilaku-prilaku menyimpang terkait pengadaan barang jasa ini. 

"Setelah Diklat ini, para auditor kita harus lebih peka untuk mendeteksi bila ada potensi penyimpangan di area ini," tandas Tambrin saat memberikan arahan penutupan (5/5).

Diklat ini terselenggara atas kerja sama Puslitbang Diklat dan Inspektrat Jenderal selama genap sepekan. Diikuti auditor-auditor terpilih, diharapkan keluaran diklat ini dapat mencegah terjadinya korupsi atau ketidak jujuran serta memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

 

Kontributor: Fajar Harnanto

Redaktur: Nurul Badruttamam

Sumber: http://itjen.kemenag.go.id/web/page/Dianggap-Zona-Rawan-Auditor-Itjen-Dapatkan-Diklat-Probity-Audit-Pengadaan-Barang-Jasa



Share      

Berita Terkait:

16 Mei 2018 10:18:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Tanggapan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2017
08 Mei 2018 09:07:52 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kementerian ATR/BPN: Jika PTSL Berhasil, Sebagian Nawacita Bisa Dibilang Berhasil
08 Mei 2018 08:26:21 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Auditor Internal Perlu Menjaga Profesionalisme
04 Mei 2018 08:11:42 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
AFAS Telah Disahkan DPR, Perbankan Indonesia Siap Go International!
27 April 2018 16:21:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tol Cisumdawi Seksi I dan II Ditargetkan Beroperasi Akhir 2019