Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Melihat dari Dekat Program Padat Karya Dana Desa 2018 di Kab Rokan Hulu
16 April 2018 07:58:12 / riau1 / dibaca: 534 kali / Kat: Evaluasi

Kaper BPKP Riau bersama Korwas IPP, Tim dan  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rokan Hulu (Rohul) turun langsung  mengunjungi dua desa di Rohul yaitu Desa Menaming dan Desa Bangun Purba Barat untuk melihat implementasi padat karya di desa tersebut. 

Medan jalan yang berat di Desa Bangun Purba Barat (Rokan Hulu) membentang dari jembatan gantung Al Amin 1 (hasil pembangunan dari Dana Desa 2017) masuk sekitar satu kilometer ke pedalaman hutan sawit milik warga menjadi sasaran padat karya penduduk desa.

Dengan biaya dari Dana Desa Tahun 2018, penduduk Desa Bangun Purba Barat di lokasi itu tengah membuat jalan semen, lebar satu meter panjang satu kilometer. Bila semenisasi ini selesai, jalan itu memperlancar warga agar tidak lagi terjebak lumpur dan warga dapat membawa pulang pergi sawit hasil perkebunan dengan lebih cepat. 

Kades H. Ahmad Jais menyampaikan keinginan warga Bangun Purba Barat ke depan, untuk dibangun bronjong, penahan longsor pada sungai, agar jembatan gantung Al Amin 1 yang dibangun dengan Dana Desa 2017 tidak semakin goyang dan kendur dengan potensi runtuh akibat longsor.

Kepada Kades dan aparat desa yang mendampingi, Kaper menyampaikan pesan, agar menjaga amanah warga desa dengan baik. "Kelola keuangan desa dengan baik, dibantu dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disediakan Pemerintah secara gratis. Agar keberkahan ini tetaplah juga menjadi berkah bagi warga desa," ujar Kaper mengingatkan.

Dalam kunjungan kerja ke desa-desa itu, selain Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, Koordinator Pengawasan (Korwas) IPP Petrus Ngorantutul bersama Tim, turut pula Kepala DPMPD Pemkab Rohul A. Harris Nasution.

Padat karya juga dilaksanakan di Desa Menaming. Kades Menaming Firdaus dan Tetua Desa Paruma Siregar, menungkapkan bahwa Menaming pernah menjadi lumbung beras di Wilayah Riau. Seiring dengan berjalannya waktu, sedimentasi Sungai Sei Menaming meningkat. Sungai menjadi dangkal, bendungan dan irigasi terganggu, hasil pertanian di daerah itu pun turun drastis. Gelar lumbung padi Riau tinggal cerita.

Program Padat Karya di Menaming melibatkan banyak warga, termasuk ibu-ibu, yang turut bekerja. Banyak warga yang turut menikmati, bukan saja hasil pembangunan tetapi juga dari proses pembangunan itu sendiri.

Tetapi lebih dari sekadar membuat jalan semenisasi dari kampung ke jalan raya yang sedang mereka buat sekarang, Kades dan Pak Tetua Adat ingin Menaming dapat berjaya seperti dulu lagi. Menjadi lumbung padi Riau. Untuk itu, Sungai Menaming perlu pengerukan.

Kades memperkirakan dari hasil pengerukan bisa mencapai 8 hektar tanah sedimen dari sungai itu. "Nanti tanah hasil pengerukan itu tidak kami buang. Tapi akan kami gunakan sebagai tumpukan dipinggir waduk yang kami buat sedemikian rupa, sehingga dari pinggir itu waduk dapat menjadi obyek wisata," ujar Kades Menaming, Firdaus.

Kaper mengapresiasi rencana yang disampaikan Pak Kades. Tetapi tentu secara besaran jumlah untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan membangun prasarana itu, menurut Pak Kaper, Dana Desa belum dapat secara seketika memenuhi harapan Kades. Hanya saja, menurut Kaper, sumber keuangan desa bukan saja Dana Desa yang dari APBN Pusat. Ada pula sumber lain berupa Bantuan dari Pemkab dan Bantuan dari Pemprov, disamping sumber dari Desa sendiri dan kemungkinan Dana CSR dari perusahaan. Bisa juga didukung lagi dengan pembentukan BUMDes. Lagi pula Pak Presiden juga sudah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar kegiatan pembangunan diarahkan dengan lokus desa.

Jadi dengan sumber Keuangan Desa secara komprehensif itu, harapan Desa Menaming itu bisa saja diwujudkan secara bertahap. Untuk itu, harus dilakukan tata kelola yang baik. Apalagi Menaming sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes.

Kaper berpesan, "bangunlah tata kelola yang baik itu dimulai dengan perencanaan dan anggaran yang partisipatif dari warga Desa, dituangkan dalam RPJMDes dan  RKPDes. Sehingga setelah menjadi APBDes, dokumen anggaran itu menjadi pencerminan dari upaya pemenuhan kebutuhan warga."

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto)

 



Share      

Berita Terkait:

20 Juli 2018 19:14:29 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa
11 Juli 2018 09:14:28 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Konsistensi Komitmen BPKP Mempertahankan Laporan Keuangan yang Berkualitas
04 Juli 2018 14:16:02 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Indikatif BPKP Tahun Anggaran 2019
04 Juli 2018 07:34:03 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tinjau Pengembangan PSN KEK Morotai
06 Juni 2018 18:27:41 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Gelar FGD Pengawasan Tata Kelola Sarpras Pertanian